Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini membahas inkonsistensi praktik manajemen kinerja di berbagai kementerian di Indonesia yang menghambat upaya mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Meskipun pemerintah telah mengadopsi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), implementasinya masih berfokus pada serapan anggaran dan belum selaras secara optimal dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Ditemukan tiga celah strategis utama, yakni ketidaksesuaian antara visi kementerian dan rpjmn, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan indikator kinerja (KPI), serta tidak adanya mekanisme cascading KPI ke unit-unit pelaksana. Penelitian ini berfokus pada kementerian komunikasi dan digital dengan pendekatan kualitatif yang mengintegrasikan soft systems methodology (SSM), knowledge-based performance management system (KBPMS), dan performance prism. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka sistematis terhadap 249 artikel Scopus (disaring menjadi 40), analisis dokumen kebijakan, serta konsultasi pemangku kepentingan melalui FGD dan wawancara semi-terstruktur. Penelitian ini menghasilkan model manajemen kinerja tiga dimensi yang menghubungkan level strategis dan operasional, memuat indicator footprint matrix dan pedoman tata kelola data, serta merefleksikan perspektif pemangku kepentingan. Model ini meningkatkan konsistensi indikator dan mempercepat proses penetapan target tahunan. Meskipun terbatas pada satu kementerian dan belum mencakup evaluasi longitudinal, model ini menawarkan kerangka kerja replikasi bagi integrasi kpi di sektor publik. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penerapan ssm dalam mengatasi kompleksitas organisasi sektor publik secara sistematis dan partisipatif. Hasilnya memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan sakip pada periode rpjmn 2025–2029 serta menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut pada konteks kelembagaan yang lebih luas.