Penelitian ini menganalisis implementasi sistem manajemen kinerja di kementerian Indonesia, mengidentifikasi tantangan, kesenjangan, dan kerangka kerja yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai representasi prinsip New Public Management (NPM) masih fokus pada penyerapan anggaran dan kepatuhan administratif, serta adanya kesenjangan antara prosedur saat ini dan harapan pemangku kepentingan. Penelitian ini kemudian mengembangkan kerangka kerja manajemen kinerja yang komprehensif yang disebut Integrated Stakeholder Knowledge-Based Performance Framework, yang mengintegrasikan struktur hirarkis KBPMS dengan pendekatan berbasis pemangku kepentingan dari Performance Prism, dan berhasil diujicobakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menerapkan Soft Systems Methodology (SSM) dalam konteks manajemen kinerja sektor publik, dan memberikan rekomendasi praktis dan teoritis untuk meningkatkan sistem manajemen kinerja di kementerian Indonesia.