Perpustakaan Digital ITB

Integrasi sistem manajemen kinerja (Performance Management System atau PMS) dari sektor swasta ke sektor publik semakin meluas, terutama setelah munculnya pendekatan New Public Management. Namun, meskipun perhatian akademik terhadap topik ini terus meningkat, penelitian yang ada sebagian besar berfokus pada model PMS tingkat nasional atau yang berbasis di negara maju, dengan perhatian terbatas pada bagaimana sistem ini dapat disesuaikan secara efektif di lingkungan pemerintah daerah yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, terutama di negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan kerangka PMS yang kontekstual, menggunakan studi kasus Pemerintah Kabupaten Bantul di Indonesia. Untuk menjawab tantangan ini, Soft Systems Methodology (SSM) dipilih karena mampu menangani masalah kompleks dan tidak terstruktur serta mengakomodasi berbagai perspektif pemangku kepentingan. Sementara itu, Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk memprioritaskan indikator kinerja utama (KPI) secara sistematis dan terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method yang menggabungkan tinjauan pustaka sistematis, SSM, dan AHP. Tinjauan pustaka menganalisis 122 studi yang dipublikasikan antara tahun 2000 hingga 2023. Pada tahap eksplorasi dengan SSM, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan delapan unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Bappeda; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; DPMPTSP; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahap AHP melibatkan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) dan kuesioner yang diisi oleh 24 peserta dari empat dinas utama (masing-masing enam peserta dari Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendidikan), dengan fokus pada perumusan dan prioritisasi KPI serta hubungan vertikal dan horizontal di dalam struktur pemerintahan. Penelitian ini menghasilkan prototipe sistem manajemen kinerja yang dirancang khusus untuk pemerintah daerah di Indonesia, yang mengintegrasikan dua kerangka inovatif: IMPACT (Integratif, Multi- partisipatif, Produktif, Adaptif, Kontekstual, dan Transformatif) untuk implementasi PMS yang komprehensif, serta SMARTER (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, Terjadwal, Melibatkan, dan Responsif) untuk pengembangan KPI yang sistematis. Kedua kerangka ini divalidasi melalui uji pakar dan umpan balik pemangku kepentingan, dengan prioritisasi KPI dilakukan menggunakan analisis AHP guna memastikan keterkaitan dengan tujuan organisasi dan kebutuhan pemangku kepentingan. Analisis deskriptif juga dilakukan untuk mengeksplorasi operasionalisasi prototipe PMS dalam konteks birokrasi di Kabupaten Bantul. Meskipun sistem ini dirancang khusus untuk Bantul, penerapannya berpotensi diadaptasi untuk konteks daerah lain. Skema implementasi dalam penelitian ini terutama berfokus pada hubungan vertikal dalam struktur pemerintahan, meskipun hubungan horizontal juga dapat menjadi fokus dalam penelitian lanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas manajemen kinerja sektor publik dengan menawarkan pendekatan baru dalam desain PMS yang sensitif terhadap konteks lokal di negara berkembang.