Perpustakaan Digital ITB
Sektor perikanan Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan
pangan nasional dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun,
kegiatan perikanan skala kecil masih sangat bergantung pada kapal nelayan
berbahan bakar diesel yang memperoleh subsidi bahan bakar dari pemerintah.
Meskipun subsidi tersebut membantu menjaga keterjangkauan biaya operasional
bagi nelayan, kebijakan ini juga menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan
terhadap anggaran negara, meningkatkan kerentanan nelayan terhadap volatilitas
harga bahan bakar, serta berkontribusi terhadap permasalahan lingkungan seperti
emisi gas rumah kaca dan pencemaran laut. Sejalan dengan target energi
terbarukan nasional dan agenda reformasi subsidi energi, pengembangan
infrastruktur stasiun pengisian daya berbasis fotovoltaik surya (PV) untuk perahu
nelayan listrik (electric fishing boats/EFB) muncul sebagai alternatif yang
menjanjikan. Namun demikian, meskipun kesiapan teknologi sistem PV dan
propulsi listrik terus meningkat, implementasi infrastruktur tersebut di Indonesia
masih terbatas dan sebagian besar masih berada pada tahap perencanaan atau
proyek percontohan. Berbagai proyek juga menghadapi tantangan non-teknis,
seperti ketidakjelasan proses bisnis, fragmentasi peran pemangku kepentingan,
ketidakpastian mekanisme pendapatan, serta keterbatasan koordinasi
kelembagaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyempurnakan kerangka proses
bisnis dalam implementasi stasiun pengisian daya berbasis PV guna mendukung
transisi dari kapal nelayan berbahan bakar diesel menuju perahu nelayan listrik.
Penelitian ini didasarkan pada premis bahwa kesiapan teknologi saja tidak cukup
untuk menjamin keberhasilan adopsi dan keberlanjutan operasional jangka
panjang tanpa dukungan pengaturan kelembagaan dan proses operasional yang
jelas. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana proses bisnis, meliputi
pembagian peran pemangku kepentingan, alur operasional, mekanisme penetapan
harga, dan struktur tata kelola, dapat mendukung pengembangan ekosistem EFB
yang berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada pengurangan ketergantungan
terhadap subsidi bahan bakar secara bertahap. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang didominasi oleh metode
kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan
melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan utama,
termasuk instansi pemerintah, penyedia layanan energi, nelayan, serta perwakilan
masyarakat lokal. Data tersebut dilengkapi dengan analisis dokumen dan arsip
yang meliputi kebijakan, rencana proyek, dan studi kelayakan yang relevan.
Metode analisis yang digunakan meliputi analisis tematik, pemetaan proses bisnis,
serta analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi tantangan kelembagaan,
operasional, finansial, dan sosial yang berkaitan dengan sistem infrastruktur
pengisian daya yang diusulkan.
Hasil penelitian memberikan pemahaman terstruktur mengenai bagaimana
infrastruktur pengisian daya berbasis PV untuk EFB saat ini direncanakan serta
mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang berkaitan dengan kerangka
regulasi, perancangan tarif, pembagian tanggung jawab operasional, penerimaan
pemangku kepentingan, dan keberlanjutan finansial. Berdasarkan temuan tersebut,
penelitian ini mengusulkan penyempurnaan kerangka proses bisnis guna
meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan, memperjelas tanggung
jawab operasional, serta memperkuat kelayakan finansial infrastruktur pengisian
daya. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi stasiun
pengisian daya berbasis PV secara lebih luas serta mendorong transisi menuju
elektrifikasi sektor perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.