Perpustakaan Digital ITB

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan daerah sekaligus entitas bisnis berorientasi laba. BUMD Non Lembaga Keuangan di Provinsi Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan pengelolaan yang belum optimal serta tuntutan pembangunan berkelanjutan yang mendesak. Sistem pengukuran kinerja formal BUMD yang berlaku saat ini masih berorientasi pada aspek keuangan, dan belum secara seimbang mengakomodasi aspek non-keuangan, termasuk aspek keberlanjutan. Evaluasi kinerja melalui pendekatan Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) menjadi salah satu solusi penting untuk mendorong kinerja BUMD secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model evaluasi kinerja berbasis SBSC dan menerapkan model tersebut pada studi kasus BUMD Non-Lembaga Keuangan untuk menganalisis keterkaitannya terhadap kinerja BUMD. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan tahunan pada 5 BUMD Non-Lembaga Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2024. Melalui content analysis, penilaian implementasi SBSC yang diungkapkan dalam laporan tahunan dilakukan oleh Peneliti dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dalam memproses seluruh dokumen pengamatan. Proses tersebut berpedoman pada codebook yang telah teruji keandalannya dengan penilai independen lainnya dengan nilai Krippendorff’s Alpha sebesar 0.810 untuk mencegah bias subjektivitas dan menjaga konsistensi penilaian. Sementara itu, variabel kinerja keuangan dan non-keuangan dinilai menggunakan skor komposit yang bersumber dari data aktual capaian BUMD pada laporan tahunan tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan metode regresi data panel menggunakan perangkat lunak STATA 19. Hasil pengujian menunjukkan model ini dapat diterapkan dengan baik, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan pelanggan, proses internal, dan inisiatif sosial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada periode berikutnya, sementara tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja non-keuangan. Sebaliknya, pengelolaan lingkungan menunjukkan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, mengindikasikan adanya trade-off yang perlu dievaluasi secara proporsional sesuai kemampuan BUMD. Sebagai implikasi praktis, temuan ini memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempertimbangkan perluasan instrumen evaluasi kinerja formal BUMD dengan aspek non-keuangan yang memiliki pengaruh signifikan, serta mendorong BUMD untuk melaporkan proses pelaksanaan aktivitas secara lebih akurat dan presisi guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, model ini dapat diimplementasikan pada BUMD lainnya melalui penilaian independen berpedoman codebook untuk mengidentifikasi area of improvement secara objektif.