Perpustakaan Digital ITB

Penerbitan Standar Pengungkapan Keberlanjutan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 yang mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2, merupakan perkembangan penting dalam pelaporan keuangan terkait keberlanjutan. Standar ini akan berlaku efektif mulai tahun 2027 dengan opsi penerapan dini dan mewajibkan entitas untuk mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan serta iklim yang material. Sebagai badan usaha milik negara yang menerbitkan instrumen utang di pasar modal Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) perlu melakukan persiapan dalam mengimplementasikan standar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman PT KAI dalam menerapkan PSPK 1 dan PSPK 2, mengidentifikasi langkah-langkah persiapan yang diperlukan, serta mengkaji penerapan standar tersebut dalam rancangan laporan keberlanjutan PT KAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) dan Actor–Network Theory (ANT). Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi laporan keberlanjutan PT KAI yang saat ini disusun berdasarkan Standar Global Reporting Initiative (GRI) dan ketentuan POJK dengan membandingkannya terhadap persyaratan pengungkapan PSPK 1 dan PSPK 2. Selanjutnya, ANT digunakan untuk menganalisis proses implementasi melalui interaksi antara aktor manusia dan aktor non-manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KAI memiliki fondasi untuk mengimplementasikan PSPK 1 dan PSPK 2 melalui praktik pelaporan berbasis GRI dan ketersediaan data keberlanjutan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam integrasi antara pelaporan keberlanjutan dan keuangan, tata kelola isu iklim, kuantifikasi risiko, serta pengungkapan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 memerlukan penguatan tata kelola, integrasi sistem pelaporan, serta koordinasi jaringan aktor yang efektif di dalam organisasi.