Perpustakaan Digital ITB

Globalisasi dan neoliberalisasi menghubungkan paradigma pengaturan ideologi, ekonomi, dan politik secara global. Neoliberalisme otoriter sebagai mutasi dari paradigma neoliberalisme menjalar dan mewarnai pengaturan bernegara menyebabkan berbagai macam perubahan struktur institusi dan praktik tata kelola. Implikasinya tidak hanya pada perilaku pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan merumuskan kebijakan pembangunan saja, tetapi juga pada proses perencanaan dan pembangunan. Indonesia mengumumkan untuk memindahkan ibu kotanya pada tahun 2019. Keputusan pemindahan tersebut mengikutsertakan Indonesia dalam kontestasi keterlibatan kota-kota di Asia dalam tren dunia. Memahami pemindahan IKN sebagai sebuah proses dan luaran politik yang kompleks tidak cukup menggunakan perspektif perencanaan prosedural, diperlukan perspektif ekonomi politik kritis untuk melihat fenomena dalam berbagai sudut pandang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana pengaruh neoliberalisme otoriter mewarnai proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk dapat memperoleh gambaran yang rinci tentang proses pemindahan yang sedang berlangsung. Penelitian ini meyakini bahwa proses pemindahan dan pembangunan IKN dijalankan dengan mengadopsi strategi dan praktik paradigma neoliberalisme otoriter. Menggunakan dua elemen pembentuk neoliberal otoriter, penelitian ini menemukan berbagai desain kebijakan dan proses pemindahan yang dijalankan telah memenuhi elemen-elemen kunci neoliberalisasi yang meliputi persaingan bebas, deregulasi, privatisasi, dan finansialisasi. Selain itu analisis juga menunjukkan bahwa telah terjadi pelemahan partisipasi publik, (re)sentralisasi pengambilan keputusan, serta terjadi tindakan represif dan koersif oleh pemerintah dalam proses pemindahan IKN. Hal yang unik dari penelitian adalah beberapa elemen pembentuk otoritarianisme dalam pembangunan menunjukkan ciri yang lunak (soft), seperti perumusan kebijakan yang dilakukan sesuai tahapan perumusan dan prosedur, tetapi proses yang dijalankan tidak layak dan rendah secara kualitas.