Perpustakaan Digital ITB

Penyediaan perumahan umum (public housing) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan dengan membangun rumah susun. Penyediaan rumah susun yang dicanangkan melalui program 1 juta public housing ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan hunian layak serta terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta sebagai pendekatan peremajaan dalam mengatasi kekumuhan Kota. Dalam implementasinya program penyediaan rumah susun khususnya rumah susun sederhana yang ditargetkan bagi kaum MBR menghadapi berbagai problematika seperti rumah susun tidak terawat dan cenderung berubah menjadi kumuh hingga adanya rumah susun kosong. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan program penyediaan rumah susun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan keberadaan dan penyebab permasalahan dalam penyediaan rumah susun. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memahami fenomena di lokasi penelitian. Tujuan studi kasus mencakup identifikasi pelaku, pemangku kepentingan, serta capaian pemangku kepentingan pada tiap tahap penyediaan rusunawa. Informasi faktor yang mempengaruhi efektivitas program penyediaan Rusunawa, serta keberlanjutan dalam penyediaan Rusunawa, termasuk pembenahan kelembagaan dan adaptasi program public housing yang telah berhasil, menjadi fokus penelitian. Dengan menggunakan kerangka Outcome Mapping (OM), penelitian mengidentifikasi kondisi program penyediaan rusunawa di Indonesia, fokus pada identifikasi pelaku, perubahan perilaku, dan pembelajaran sosial. Evaluasi efektivitas program penyediaan rusunawa di Indonesia dilakukan berdasarkan konsep Housing Delivery System. Studi kasus melibatkan rumah susun sederhana sewa di Provinsi DKI Jakarta, seperti rumah susun Jatinegara Barat dan Daan Mogot, mengingat proporsi luas perumahan di kota tersebut mencapai 48,41%. Tantangan dalam penyediaan perumahan publik mencakup pembuatan kebijakan, pertumbuhan lembaga, dan produksi serta pengelolaan fisik perumahan. Studi kasus di DKI Jakarta menunjukkan bahwa program penyediaan rusunawa belum efektif karena kurangnya integrasi dan koordinasi antar pihak terlibat. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek rusunawa. Sinergi antar lembaga atau otoritas yang terlibat perlu ditingkatkan untuk menghindari pengelolaan yang tidak efisien, peningkatan biaya, dan ketidakjelasan dalam mencapai tujuan program. Studi banding dan adaptasi sistem perumahan rakyat dari negara tetangga, terutama di kawasan ASEAN dengan budaya masyarakat yang serupa, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program perumahan rakyat di Indonesia.