Perpustakaan Digital ITB

Infrastruktur adalah persyaratan utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan berdampak pada percepatan pembangunan suatu negara, baik dari sisi aspek ekonomi maupun sosial. Kebutuhan infrastruktur, terutama jalan tol, membutuhkan anggaran yang sangat besar. Disisi lain, kapasitas keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan skema Kerjasama dengan Badan Usaha, Public Private Partnership (PPP). Sebagai salah satu strategi untuk menyukseskan penugasan pemerintah untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera, PT Hutama Marga Waskita diberi mandat untuk membangun dan mengelola jalan tol di ruas Kuala Tanjung – Parapat. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebagai dasar pertimbangan kebijakan dalam membuat Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Dari hasil kajian yang kami lakukan di PT Hutama Marga Waskita, dan berdasarkan data yang diperoleh, ruas jalan tol Kuala Tanjung- Parapat tidak layak secara finansial dengan nilai IRR sebesar 9,77 % < Diskonto 10,54%. Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian menganalisis upaya peningkatan hasil investasi, yaitu dengan menggunakan 2 alternatif. Pertama dengan dukungan keuangan fiskal dari pemerintah melalui skema Viability Gap Fund (VGF) memperoleh nilai IRR sebesar 13,85%. Alternatif kedua yaitu kehadiran Kawasan Kota Satelit, diperoleh nilai IRR sebesar 14,10 % > Diskonto 10,54%. Dalam pelaksanaan pembangunan, tentunya akan timbul berbagai risiko, termasuk risiko pembebasan lahan dan pembengkakan biaya konstruksi. Oleh karena itu, manajemen risiko diperlukan untuk mengurangi dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi jalan tol Kuala Tanjung - Parapat dengan di dukung kota satelit akan meningkatkan bangkitan lalu lintas, dimana hal ini berdampak pada peningkatan Return on Investment jalan tol Kuala Tanjung-Parapat.