Perpustakaan Digital ITB

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) di dunia yang sangat pesat, baik dalam perkembangan perangkat keras maupun perangkat lunaknya, dapat menjembatani kesenjangan tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM PLN, terkait permasalahan efisiensi biaya yang dipecahkan melalui solusi pemanfaatan TI sebagai alat bantu untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh (e-Learning). Pengembangan sistem e-Learning di PLN harus sejalan dengan visi, misi, nilai dan kebijakan serta arsitektur TI perusahaan yang tertuang di Information Technology Strategic Plan (ITSP) yang merupakan strategi TI di PLN dalam melaksanakan proses bisnis perusahaan dan Information Technology Master Plan (ITMP) yang merupakan guide line atau pedoman dalam pelaksanaan pengembangan TI di PLN. Dengan demikian, sistem e-Learning di PLN dapat sejalan dan mendukung proses bisnis sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Namun diketahui bahwa, PLN sampai saat ini belum mempunyai kebijakan, aturan atau standar untuk pelaksanaan pembelajaran yang berbasis e-Learning. Dengan demikian, PLN perlu merancang kebijakan terkait penerapan e-Learning, apabila PLN akan menerapkan sistem pembelajaran e-Learning sehingga didapatkan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan pada model perbedaan triangulasi untuk menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren dalam mengartikan komponen utama bagi perancangan kebijakan penerapan e-Learning di PLN. Pada penelitian ini digunakan Val IT Framework v2.0 sebagai kerangka penelitian yang difokuskan pada domain IM1 yaitu Develop and evaluate the initial programme concept business case atau dialihbahasakan sebagai berikut : pengembangan dan evaluasi terhadap program yang akan diinisiasi terkait dengan kasus konsep bisnis yang akan dijalankan. Pengertian lebih lanjut yang didapatkan dari penelitian ini adalah, domain IM.1 di atas dapat digunakan sebagai dasar penentuan perspektif strategis pada komponen-komponen utama kebijakan dalam menghasilkan rancangan kebijakan penerapan e-Learning. Detail proses pada domain IM.1 yaitu: IM1.1 Recognise Investment Opportunities, IM1.2 Develop the initial programme concept business case dan IM1.3 Evaluate the initial programme concept business case. Dari hasil elaborasi Val IT Framework v.2.0 pada domain IM.1 sebagai kerangka penelitian, maka untuk menghasilkan keluaran penelitian yaitu rancangan kebijakan penerapan e-Learning, diperlukan sebuah alur kerja penelitian. Alur kerja pada penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) langkah, yaitu: identifikasi, analisis dan rancangan kebijakan. Identifikasi terhadap profil, proses bisnis, tantangan kunci bisnis, arahan TI dan arsitektur aplikasi PLN dilakukan untuk mendapatkan penilaian terhadap kapabilitas kondisi PLN saat ini. Selanjutnya dilakukan analisis hasil identifikasi dengan menggunakan IT Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja sistem TI saat ini, dan Critical Success Factor (CSF) untuk mengetahui parameter apa saja yang kritis dalam perancangan kebijakan tersebut. Lalu dilakukan konsolidasi antara hasil IT Balanced Scorecard dengan hasil CSF untuk dilakukan pemetaan dengan portofolio McFarlan, untuk mendapatkan tingkat kepentingan dari komponen-komponen kebijakan. Berdasarkan pada hasil identifikasi dan analisis, diketahui bahwa 4 komponen kebijakan yang didapatkan dari hasil keluaran justifikasi yang koheren tersebut berupa perspektif strategi. Perspektif strategi ini dihasilkan dari konsolidasi IT Balanced Scorecard dan CSF agar diperoleh kebutuhan sistem informasi yang sesuai bagi PLN. Berdasarkan pada kebutuhan sistem informasi tersebut yang diaplikasikan pada portofolio McFarlan agar diperoleh tingkat kepentingan yang sesuai dengan kedudukannya. Kesimpulan utama dari penelitian tentang perancangan kebijakan penerapan e-Learning di PLN menggunakan Val IT framework v.2.0, yaitu sebagai berikut; Val IT Framework v.2.0 dapat diterapkan sebagai kerangka penelitian dalam merancang kebijakan penerapan e-Learning di PLN; Perancangan kebijakan penerapan e-Learning di PLN dapat menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan model perbedaan triangulasi agar menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren dalam mengartikan komponen utama bagi perancangan kebijakan; Kebijakan penerapan e-Learning mampu menjadi payung regulasi bagi pencapaian keberjalanan koridor kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan TI di PLN