Perpustakaan Digital ITB

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh kementerian sebagai perangkat pemerintah yang membantu Presiden, diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk menjalankan rencana pembangunan nasional, terdiri dari tiga puluh kementerian yang masing-masing memiliki tugas tertentu di pemerintahan. Kolaborasi antar kementerian atau perangkat pemerintah terintegrasi dibutuhkan untuk dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan kepribadian berlandaskan gotong royong, sesuai dengan visi nasional pada rencana pembangunan pemerintah. Peran Teknologi Informasi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan terintegrasi dengan menerapkan layanan berbasis elektronik atau e- government nasional yang melibatkan sejumlah perangkat pemerintah, sehingga memberikan peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar perangkat pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Implementasi e-government nasional dimungkinkan dengan menerapkan konsep Enterprise Architecture (EA) berskala nasional yang disesuaikan dari kerangka kerja EA yang secara umum diimplementasikan untuk organisasi perusahaan. Penelitian ini berfokus pada pengembangan kerangka kerja EA nasional atau National Enterprise Architecture Framework (NEAF) untuk digunakan sebagai panduan pada perancangan EA dan mengintegrasikan layanan e-government nasional. Evaluasi terhadap kerangka kerja EA nasional dilakukan dengan studi kasus perangkat pemerintah bidang ketenagalistrikan di Indonesia yang merupakan sektor strategis ekonomi domestik. The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method digunakan sebagai acuan pengembangan kerangka kerja, disesuaikan dengan kondisi pemerintahan di Indonesia. NEAF memberikan panduan dalam perancangan EA untuk e-government nasional Indonesia, mengembangkan kerangka kerja EA dengan aliran proses pada setiap tahapannya, mencakup seluruh tahapan dalam TOGAF ADM. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam implementasi e-government nasional dan mendukung pencapaian visi dan rencana pembangunan nasional, mengintegrasikan layanan pemerintah sehingga pemerintahan dapat berkolaborasi dan bekerja bersama membangun Indonesia satu.