Perpustakaan Digital ITB

Disertasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan direpresentasikan dalam kebijakan dan praktik tata kelola air oleh berbagai aktor kunci, serta kapasitas aktor dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam mendukung akses yang berkeadilan terhadap air domestik di Indonesia. Penyediaan layanan air domestik yang berkeadilan telah diartikulasikan dalam komitmen global untuk memastikan akses bagi semua. Namun, penyediaan air yang berkeadilan dipahami sebagai sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar distribusi sumber daya alam secara adil; hal ini juga mencakup nilai-nilai intrinsik air, termasuk relasi kuasa, representasi masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam memastikan akses yang berkeadilan terhadap air yang berkualitas baik dan mencukupi bagi penduduknya. Pada saat yang sama, masyarakat di berbagai wilayah Indonesia hidup di daerah dengan karakteristik geografis dan topografis yang beragam, yang dapat memengaruhi penyediaan layanan air domestik secara berkeadilan. Berbagai studi yang ada telah mengkaji aspek teknis sistem penyediaan air, namun penelitian mengenai keadilan dalam pengelolaan air masih belum banyak dieksplorasi, dan pembahasan mengenai topik ini belum cukup terwakili dalam agenda kebijakan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, wawancara semi-terstruktur, observasi, dan pemetaan mental, disertasi ini berkontribusi dalam memperkaya dan mengembangkan konsep serta pertimbangan mengenai keadilan berdasarkan persepsi, partisipasi, dan praktikpraktik para aktor kunci dalam tata kelola air. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah nasional memandang keadilan sebagai tujuan sekunder dalam pencapaian SDG 6, terutama melalui perluasan sistem air perpipaan ke wilayah padat penduduk dan kelompok rentan, tetapi kurang memperhatikan dampak dari beragam kondisi geografis dan sosial-ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah nasional dan daerah telah memiliki langkahii langkah khusus untuk menangani kerentanan tertentu dalam wilayah kewenangannya, seperti rumah tangga berpendapatan rendah, masyarakat di kawasan permukiman kumuh, dan anak-anak dengan isu stunting. Namun, langkahlangkah tersebut masih belum memadai untuk mendukung prinsip keadilan, karena kelompok rentan belum cukup dilibatkan atau diakui dalam proses pengambilan keputusan. Studi ini juga menyoroti bahwa pemerintah daerah memiliki strategi atau intervensi berbasis tempat untuk merespons beragam kondisi topografis dan lingkungan dalam wilayahnya. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan bahwa strategi berbasis tempat penting untuk memastikan akses terhadap air bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi topografi dan geografi yang beragam, namun strategi tersebut tidak cukup untuk merepresentasikan keadilan dalam tata kelola air. Strategi berbasis tempat dalam lokasi ini mengacu pada pemerintah daerah yang tidak menerapkan pendekatan yang sama untuk semua wilayah, melainkan menyesuaikan intervensi mereka dengan karakteristik khusus masing-masing lokasi, seperti keragaman kualitas dan kuantitas sumber daya air di lokasi tersebut, kepadatan penduduk, serta kondisi topografi dan geografis. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelompok pengelola air domestik berbasis masyarakat dapat memiliki kapasitas intelektual, sosial, politik, dan lingkungan yang beragam, dan kapasitas tersebut dapat mendukung maupun menghambat keadilan dalam tata kelola air. Studi ini juga memberikan argumen mengenai pentingnya pelibatan konteks secara lebih bermakna dalam diskusi akademik dan kebijakan yang membahas prinsip keadilan dalam tata kelola air, melalui pengintegrasian kekhasan serta nuansa spasial dan lingkungan suatu tempat. Pada akhirnya, disertasi ini berargumen bahwa untuk mencapai keadilan dalam tata kelola air, penting untuk memperhatikan keberagaman sumber air dan kualitas air, bersamaan dengan karakteristik berbasis tempat lainnya, guna mengelola akses air domestik secara lebih setara.