Pemetaan sosial merupakan serangkaian proses untuk
mengidentifikasi dan memahami kondisi subjek
Reforma Agraria guna menentukan bentuk
pendampingan usaha yang paling sesuai dengan
kebutuhan mereka. Pada kawasan kumuh perkotaan,
pelaksanaan pemetaan sosial membutuhkan
metodologi yang lebih terstruktur karena karakteristik
wilayahnya kompleks, meliputi kepadatan
permukiman, kerentanan sosial ekonomi, keterbatasan
infrastruktur, dinamika kelembagaan lokal, serta
kebutuhan integrasi antara data sosial dan data spasial.
Tugas Akhir Capstone ini bertujuan untuk menyusun
metodologi pemetaan sosial yang dapat digunakan
sebagai panduan teknis operasional dalam mendukung
Penataan Akses Reforma Agraria pada kawasan
kumuh perkotaan.
Metodologi dikembangkan berdasarkan Petunjuk
Teknis Penanganan ARA Tahun 2025 yang
disesuaikan dengan karakteristik kawasan kumuh
perkotaan, mencakup enam tahapan utama: persiapan,
pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan data,
inventarisasi data, dan pelaporan data. Tahap
persiapan meliputi kajian karakteristik sosial-ekonomi
subjek, Focus Group Discussion dengan pemangku
kepentingan, observasi lapangan, penyusunan
Dokumen Profil Sosial Ekonomi, penentuan subjek,
geotagging prapelaksanaan, serta penyusunan
instrumen adaptif. Tahap pengolahan dan penyusunan
data mencakup tabulasi hasil wawancara, analisis
statistik deskriptif, asesmen kelembagaan subjek,
analisis SWOT, analisis pemangku kepentingan,
pemilihan model penataan akses, serta penyusunan
peta sosial berbasis lima indeks sosial multidimensi
dan indeks spasial yang diolah menggunakan QGIS.
Produk yang dihasilkan berupa dokumen metodologi
yang dilengkapi alur kerja, instrumen adaptif, format
tabulasi, mekanisme kendali mutu, serta ketentuan
penyajian laporan dan peta sosial. Dokumen ini
diharapkan dapat membantu pelaksana kegiatan dalam
menjalankan pemetaan sosial secara lebih sistematis,
terdokumentasi, dan sesuai dengan kebutuhan
Penataan Akses Reforma Agraria pada kawasan
kumuh perkotaan. Dengan demikian, metodologi yang
dikembangkan dapat menjadi dasar awal bagi
standardisasi pelaksanaan pemetaan sosial yang lebih
terarah, terukur, dan dapat direplikasi pada lokasi
serupa
Perpustakaan Digital ITB