Perpustakaan Digital ITB

Dapatkah suatu negara memodernisasi kekuatan militernya tanpa mengorbankan belanja pembangunan, dan dapatkah pengadaan alat pertahanan didorong untuk memperdalam struktur industri dalam negeri? Indonesia menghadirkan uji kasus yang menantang. Dalam kerangka Minimum Essential Force Tahap III, Indonesia telah mengalokasikan komitmen sekitar USD 25 miliar untuk modernisasi pertahanan, sementara sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menuntut porsi anggaran yang sama mendesaknya. Untuk menyelaraskan tuntutan-tuntutan tersebut, Indonesia membangun salah satu arsitektur pembiayaan pertahanan paling kompleks di Asia Tenggara, di mana pengadaan berskala besar disalurkan melalui pipeline perencanaan Blue Book dan Green Book Bappenas serta dibiayai oleh pinjaman luar negeri dan fasilitas kredit ekspor, sementara kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), imbal dagang (offset), dan alih teknologi (Transfer of Technology, ToT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, berupaya mengonversi belanja tersebut menjadi pendalaman industri melalui DEFEND-ID (PT LEN Industri sebagai induk holding, beserta PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana). Tesis ini mengkaji apakah arsitektur tersebut telah secara simultan mencapai dua tujuan yang ingin dicapai, yakni melindungi belanja pembangunan dari tekanan penyusutan dan menerjemahkan pengadaan menjadi pengembangan industri (industrial spillovers) yang terukur, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang menjadi masalah (binding constraint). Analisis ini menerapkan triangulasi atas empat strategi empiris terhadap data tahunan pada era pasca-reformasi. Pertama, uji batas (bounds testing) ARDL dan uji kausalitas Toda–Yamamoto diterapkan pada belanja pertahanan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, perhitungan fiskal kontrafaktual yang membandingkan pipeline pembiayaan di luar anggaran (off-budget) terhadap total fiskal. Ketiga, analisis input-output atas Tabel I-O Indonesia 2020 dengan 185 sektor untuk menelaah efek pengganda (multiplier effect). Keempat, model keseimbangan umum (Computable General Equilibrium, CGE) yang dikalibrasi dengan basis data GTAP 11 untuk mensimulasi beberapa skenario kebijakan. Bukti empiris yang ditemukan menggambarkan sebuah paradoks keberhasilan parsial. Konsisten dengan arsitektur pembiayaan yang telah meredakan dilema guns-versus-butter, tidak ditemukan hubungan jangka panjang (level relationship) maupun kausalitas Granger antara belanja pertahanan dan PDB, dan tekanan tahunan implisit dari komitmen MEF III—setara dengan sekitar 58 persen pagu Kementerian Pertahanan—ditanggung melalui jalur di luar anggaran alih-alih dibebankan pada anggaran tahunan, tanpa kompresi yang terdeteksi pada belanja non-pertahanan. Hasil CGE mengilustrasikan sebuah mekanisme yang mungkin, yakni konsumsi rumah tangga turun 0,55 persen di bawah skema pembiayaan domestik, tetapi naik 0,88 persen di bawah skema pembiayaan pinjaman luar negeri melalui kanal Blue Book/Green Book dalam periode tersebut, yaitu sebuah pembalikan arah kontemporer (sign reversal) yang sepenuhnya disebabkan oleh pilihan instrumen pembiayaan. Sebaliknya, arsitektur industri belum berhasil teraktifkan dalam menarik masuk (crowd-in) investasi dan pengembangan industri. Sektor sasaran masih menempati posisi struktural yang kurang menguntungkan, dengan pengganda keluaran (output multiplier) sekitar sembilan persen di bawah median ekonomi secara keseluruhan dan arus impor (import leakage) yang mencapai kira-kira tiga kali lipat median. Dekomposisi perhitungan menunjukkan bahwa hanya sekitar delapan persen dari potensi dampak kesejahteraan bersumber dari komponen dalam negeri itu sendiri, sementara sembilan puluh dua persen berasal dari dampak produktivitas yang berasal proses alih teknologi. Hal ini berarti kebijakan TKDN tanpa alih teknologi yang signifikan akan menyebabkan penurunan kesejahteraan. Kendala yang mengikat terletak lebih ke hilir dalam rantai produksi, yakni pada pemasok lapis kedua (tier-2). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reformasi pembiayaan dan reformasi industrialisasi cenderung bekerja melalui proses yang saling independen. Tesis ini juga memberikan peta jalan untuk reformasi kebijakan yang berguna untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, KKIP, dan DEFEND-ID, serta disertai indikator pemantauan yang melacak pendalaman basis pemasok secara riil tidak hanya berupa persentase TKDN nominal.