Perpustakaan Digital ITB

Kota Palu mempunyai ancaman bencana gempa bumi yang bersumber dari Patahan Aktif Palu-Koro yang dapat memicu tsunami dan likuifaksi. Gempa bumi yang terjadi tanggal 28 September 2018 menyebabkan korban meninggal dan kerusakan bangunan yang begitu banyak. Menurut teori, rencana tata ruang mempunyai kemampuan untuk menurunkan risiko bencana. Perencanaan tata ruang diharapkan dapat memfasilitasi pengurangan risiko bencana dengan mengarahkan pembangunan dan infrastruktur di masa mendatang di luar zona-zona yang berpotensi bahaya (Suroso & Firman, 2018). Namun melihat demikian banyak korban dan kerusakan yang ditimbulkan, muncul pertanyaan seberapa jauh penyusunan RTRW Kota Palu telah memasukkan prinsip-prinsip mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menilai aspek kebencanaan khususnya gempabumi, tsunami, dan likuifaksi menggunakan metode Risk-Based Planning Approach. Setelah mendapatkan tingkat risiko yang didapat dari hasil RBPA dilakukan analisis konten materi teknis dan RTRW Kota Palu 2010-2030. Dari penelitian tersebut didapatkan tingkat risiko bencana Kota Palu level risikonya adalah 15 artinya tolerable discretionary yaitu dapat ditoleransi dengan kebijakan pemerintah kota. Sedangkan evaluasi terhadap dokumen materi teknis dan dokumen rencana dari Perda 16/2011 RTRWK Palu dan evaluasi berdasarkan PP 26/2008 beserta berbagai pedoman teknis didapatkan bahwa belum terdapat analisis yang baik mengenai kebencanaan sehingga peta-peta zona bencana belum terpetakan dengan skala detail. Studi ini akan memberikan rekomendasi strategi pengintegrasian aspek kebencanaan ke dalam revisi RTRW Kota Palu pasca bencana 2018.