Perpustakaan Digital ITB

Perubahan tutupan lahan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keberlanjutan jasa lingkungan, khususnya jasa pengatur air. Jasa ini berperan penting dalam menyerap, menyimpan, dan mendistribusikan air dalam sistem hidrologi. Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Rebana, tengah mengalami tekanan pembangunan yang masif, yang ditandai dengan alih fungsi lahan pertanian dan vegetasi alami menjadi kawasan permukiman dan industri. Kondisi ini berpotensi menurunkan kapasitas ekosistem dalam menjalankan fungsi pengaturan air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika perubahan tutupan lahan terhadap Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) pengatur air di Kabupaten Cirebon dalam periode 2016– 2044 serta membandingkannya dengan skenario pola ruang dalam RTRW Kabupaten Cirebon 2024–2044. Penelitian menggunakan pendekatan spasial dan temporal melalui pemodelan tutupan lahan dengan metode Cellular Automata (CA) dan penilaian jasa lingkungan berbasis Simple Additive Weighting (SAW). Analisis dilakukan dengan menggunakan data tutupan lahan tahun 2016, 2020, dan 2024, serta prediksi tahun 2044 melalui model CA-Markov. Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) pengatur air dihitung melalui metode skoring dan penginderaan jauh berbasis GIS. Hasil menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian dan vegetasi menjadi permukiman dan kawasan terbangun lainnya meningkat drastis (12.877,80 ha hingga 2044), dan berdampak langsung terhadap penurunan nilai IJLH secara linear. Sebanyak 73,22% wilayah menunjukkan hubungan linier antara arah perubahan tutupan lahan dengan perubahan IJLH. Artinya, semakin intensif konversi ke lahan terbangun, semakin menurun kapasitas pengaturan air. Sebaliknya, skenario tata ruang dalam RTRW Cirebon 2024–2044 menunjukkan potensi pemulihan kualitas jasa ekosistem yang lebih baik, menegaskan pentingnya integrasi ekologi dalam perencanaan wilayah. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan indikator IJLH sebagai instrumen pengambilan keputusan dalam revisi RTRW dan penyusunan KLHS berbasis keberlanjutan.