digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 1 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 2 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 3 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 4 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 5 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 6 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

PUSTAKA Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

LAMPIRAN Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

Belanja pemerintah pada infrastruktur publik bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu infrastruktur yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi menurut penelitian David Alan Aschauer pada tahun 1989 adalah infrastruktur jalan. Di Indonesia, 82% jalan merupakan jalan kewenangan kabupaten dan kota pada tahun 2023. Akan tetapi, hanya 59% jalan kabupaten dan kota yang memiliki kualitas jalan baik dan sedang atau disebut jalan mantap. Kesenjangan kemantapan jalan juga terjadi di Indonesia dikarenakan kabupaten dan kota di Pulau Jawa-Bali memiliki persentase kemantapan jalan yang tinggi jika dibandingkan dengan pulau lainnya. Kemudian, laju pertumbuhan panjang jalan mantap juga di bawah laju pertumbuhan kendaraan dan PDRB. Karenanya penelitian mengenai hubungan kausalitas antara belanja daerah terhadap kemantapan jalan perlu dilakukan mengingat minimnya studi pada topik ini. Adapun kompleksitas hubungan antara infrastruktur jalan dengan ekonomi wilayah perlu diidentifikasi polanya melalui data yang lebih spesifik seperti kemantapan jalan. Hasilnya adalah terdapat hubungan kausalitas antara belanja daerah dengan proksi persentase belanja modal fungsi perumahan dan fasilitas umum yang berpengaruh positif terhadap panjang jalan mantap. Sehingga jika pemerintah daerah kabupaten dan kota meningkatkan alokasi belanja modal fungsi perumahan dan fasilitas umum, maka panjang jalan mantap pada satu tahun berikutnya akan bertambah. Kemudian, hasil identifikasi pola hubungan kemantapan jalan dengan kinerja ekonomi daerah menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Pulau Bali, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara cenderung memiliki pola jika kemantapan tinggi maka kinerja ekonomi juga tinggi serta sebaliknya. Akan tetapi, Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan memiliki pola yang cenderung variatif yang menandakan kompleksitas hubungan antara infrastruktur jalan dengan ekonomi.