ABSTRAK Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 1 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 2 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 3 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 4 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 5 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 6 Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
PUSTAKA Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
LAMPIRAN Muhammad Farhan Adam
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Belanja pemerintah pada infrastruktur publik bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Salah satu infrastruktur yang berpengaruh dalam pertumbuhan
ekonomi menurut penelitian David Alan Aschauer pada tahun 1989 adalah
infrastruktur jalan. Di Indonesia, 82% jalan merupakan jalan kewenangan
kabupaten dan kota pada tahun 2023. Akan tetapi, hanya 59% jalan kabupaten dan
kota yang memiliki kualitas jalan baik dan sedang atau disebut jalan mantap.
Kesenjangan kemantapan jalan juga terjadi di Indonesia dikarenakan kabupaten dan
kota di Pulau Jawa-Bali memiliki persentase kemantapan jalan yang tinggi jika
dibandingkan dengan pulau lainnya. Kemudian, laju pertumbuhan panjang jalan
mantap juga di bawah laju pertumbuhan kendaraan dan PDRB. Karenanya
penelitian mengenai hubungan kausalitas antara belanja daerah terhadap
kemantapan jalan perlu dilakukan mengingat minimnya studi pada topik ini.
Adapun kompleksitas hubungan antara infrastruktur jalan dengan ekonomi wilayah
perlu diidentifikasi polanya melalui data yang lebih spesifik seperti kemantapan
jalan. Hasilnya adalah terdapat hubungan kausalitas antara belanja daerah dengan
proksi persentase belanja modal fungsi perumahan dan fasilitas umum yang
berpengaruh positif terhadap panjang jalan mantap. Sehingga jika pemerintah
daerah kabupaten dan kota meningkatkan alokasi belanja modal fungsi perumahan
dan fasilitas umum, maka panjang jalan mantap pada satu tahun berikutnya akan
bertambah. Kemudian, hasil identifikasi pola hubungan kemantapan jalan dengan
kinerja ekonomi daerah menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Pulau Bali,
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara cenderung memiliki pola jika
kemantapan tinggi maka kinerja ekonomi juga tinggi serta sebaliknya. Akan tetapi,
Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan memiliki pola yang cenderung variatif yang
menandakan kompleksitas hubungan antara infrastruktur jalan dengan ekonomi.
Perpustakaan Digital ITB