Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini mengkaji ketimpangan spasial dalam distribusi investasi dan dampak kebijakan Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) terhadap investasi di berbagai wilayah di Indonesia. Percepatan distribusi investasi di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah timur Indonesia, menjadi perhatian utama karena pergeseran sektor investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan spasial dalam distribusi investasi dan dampak kebijakan UUCK terhadap investasi di Indonesia. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis spasial untuk memetakan distribusi investasi antarwilayah dan analisis waktu terputus (Interrupted Time Series Analysis) untuk mengevaluasi dampak kebijakan. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis autokorelasi spasial (Moran’s I dan LISA) untuk mengidentifikasi pola klaster investasi yang tinggi dan rendah. Sumber data yang digunakan meliputi data investasi, data batas administrasi, dan citra satelit untuk pemetaan perubahan penggunaan lahan di kabupaten/kota dengan investasi tinggi di sektor pertambangan dan industri logam dasar. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun Pulau Jawa tetap menjadi pusat dominasi investasi (47.6% dari total investasi nasional), terdapat pergeseran signifikan ke wilayah timur Indonesia setelah penerapan UUCK, dengan pertumbuhan investasi tertinggi terjadi di Sumatera (+2933%) dan Maluku dan Papua (+2202%). Hal ini beriringan dengan perubahan penggunaan lahan di kabupaten/kota yang mengalami investasi tinggi, terutama yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan industri logam yang menunjukkan konversi lahan yang peningkatanya pada lahan terbangun. Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan spasial yang digunakan untuk memetakan ketimpangan distribusi investasi dan dampak kebijakan UUCK di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam ilmu pengetahuan PWK, khususnya dalam memahami dinamika perubahan penggunaan lahan akibat investasi serta implikasinya terhadap kebijakan perencanaan wilayah dan tata ruang di Indonesia.