Perpustakaan Digital ITB

Dalam regulasi pemanfaatan ruang di Indonesia, penyimpangan suatu pengembangan tidak cukup ditentukan hanya dari kesesuaiannya dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Idealnya, sebuah pengembangan juga perlu memperoleh persetujuan dari pihak-pihak terkait lain, yang relevansinya semakin diperkuat melalui Forum Penataan Ruang (FPR) dan mungkin memiliki peraturan dan persyaratan mereka sendiri. Bahkan setelah itu, perlu dipertimbangkan juga kinerja proyek dalam mengadakan pembangunan yang selaras dengan konsep safeguarding. Penilaian terhadap pembangunan kawasan wisata Kali Pepe Land tidak hanya mengevaluasi kesesuaian Kali Pepe Land dengan RDTR dan RTRW Kab. Boyolali dan Kab. Karanganyar, tetapi juga dengan peraturan pemanfaatan sungai dalam koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS), serta kinerja Kali Pepe Land dalam mengembangkan kawasan wisata tepi sungai yang menerapkan aspek-aspek dari konsep safeguarding. Melalui penggunaan conformance-based approach dan performance-based approach yang dipadukan dengan with Case Study-Mixed Method (CS-MM), dapat dicapai sebuah kesimpulan yakin apakah suatu pengembangan telah berhasil atau gagal mewujudkan pembangunan yang diinginkan. Studi ini menyoroti isu-isu utama terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang di Kali Pepe Land, serta menyediakan indikasi awal apakah pengembangannya dapat diizinkan berjalan sebagaimana adanya, harus menjalani tinjauan lebih lanjut, atau sepenuhnya tidak dapat diterima. Evaluasi ini berfungsi sebagai referensi terstruktur terhaadap pemanfaatan ruang di Kali Pepe Land, memungkinkan penilaian selanjutnya untuk dilakukan secara lebih terarah dan sistematis