Perpustakaan Digital ITB

Kawasan Mundu-Losari di Kabupaten Cirebon memiliki potensi sebagai kawasan pengembangan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bagian timur. Namun, dalam pengembangannya, kawasan ini menghadapi berbagai risiko mulai dari segi fisik lingkungan, keterjangkauan infrastruktur, serta status lahan yang dimiliki kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian lahan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) melalui integrasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Analytic Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial dengan pengumpulan data melalui penelusuran data sekunder geospasial dan penyebaran kuesioner AHP terhadap lima pakar untuk pembobotan kriteria. Sebanyak 13 kriteria kesesuaian lahan kawasan industri disusun berdasarkan regulasi teknis, literatur relevan, dan kerangka klasifikasi kesesuaian lahan Food and Agriculture Organization (FAO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kriteria dengan bobot tertinggi yaitu risiko banjir (12,42%), pola tata guna lahan (12,33%), dan daya dukung lahan (12,15%). Dari total wilayah seluas 15.276,76 ha, kesesuaian lahan didominasi oleh kelas cukup sesuai sebesar 44,40%, diikuti oleh kelas sesuai (38,76%), kelas tidak sesuai (11,86%), kelas sangat sesuai (3,81%), dan kelas sangat tidak sesuai (0,36%). Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan Mundu-Losari memiliki kesesuaian lahan yang tinggi untuk fungsi peruntukan kawasan industri. Hasil tersebut sejalan dengan perbandingan dengan RTRW Kabupaten Cirebon yang menunjukkan bahwa sebagian besar arahan KPI berada pada kelas lahan sangat sesuai (1,05%) dan sesuai (44,28%), serta dominansi cukup sesuai sebesar (51,96%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa arahan KPI dalam RTRW telah berada pada lahan yang layak dikembangkan sebesar (45,33%), sedangkan lahan yang tidak layak dikembangkan hanya (2,71%). Tetapi lahan dengan kondisi cukup sesuai masih mendominasi sehingga masih diperlukan optimalisasi melalui mitigasi risiko banjir, penyediaan zona penyangga permukiman, dan pemanfaatan lahan yang mempertimbangkan daya dukung lahan.