Perpustakaan Digital ITB
Studi ini menggambarkan masalah berulang dalam tata kelola industri ekstraktif,
yaitu, keberadaan otoritas operasional formal dan sumber daya CSR tidak selalu
berarti adanya legitimasi sosial ketika aktivitas industri memengaruhi mata
pencaharian lokal. Metode studi kasus kualitatif digunakan dalam penelitian ini
untuk meneliti 12 wawancara semi-terstruktur menggunakan pengkodean tematik,
pemetaan BATNA / ZOPA, analisis PESTEL, diagnosis SWOT, dan perumusan
strategi TOWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kompensasi adalah
tema dominan dalam diskursus konflik, hal ini memiliki tujuan yang jauh lebih luas
daripada sekadar kompensasi finansial. Ini dapat dipandang sebagai agregasi dari
berbagai ketidakpastian mata pencaharian, ambiguitas akses, harapan pengakuan,
keadilan prosedural, dan harapan penyelesaian. Analisis terkait BATNA / ZOPA
menunjukkan bahwa ada zona kompensasi yang dapat dilihat (yaitu, ruang yang
dapat diidentifikasi), namun, ruang untuk penyelesaian integratif sangat terbatas.
Dengan demikian, proses mediasi telah menciptakan sebuah permukaan untuk
tawar-menawar, namun, belum menciptakan ruang kesepakatan yang stabil atau
tahan lama. Selain itu, analisis PESTEL menunjukkan bahwa konflik ini terutama
dipicu oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial; oleh karena itu, meskipun
penjelasan teknis/hukum/keamanan/lingkungan mungkin memberikan beberapa
wawasan tentang isu yang ditangani, pada akhirnya akan terbukti tidak cukup.
Pada akhirnya, sintesis SWOT-TOWS menunjukkan bahwa ENX memiliki
kapabilitas tetapi kurang struktur, yaitu, ENX memiliki akses mediasi, kapabilitas
CSR, sumber daya yang tersedia dalam organisasi, pengetahuan operasional;
namun, semuanya belum cukup terintegrasi ke dalam suatu sistem untuk
menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan Arsitektur CSR
Negosiasi Terpadu yang terdiri dari penemuan fakta bersama, logika kompensasi
yang transparan, jaminan mata pencaharian, protokol tertulis mengenai akses dan
keselamatan, serta mekanisme keluhan/pemantauan. Secara keseluruhan, studi ini
memberikan kerangka kerja strategis kualitatif untuk mengubah diagnosis konflik
pemangku kepentingan menjadi strategi penyelesaian yang sah dan bisa dipantau.