digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800








DAFTAR PUSTAKA HASNA ROFIFAH
EMBARGO  2029-08-10 

LAMPIRAN HASNA ROFIFAH
EMBARGO  2029-08-10 

Pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan permukiman padat perkotaan merupakan persoalan tindakan kolektif yang khas. Kebersihan lingkungan bersama dan kapasitas tempat pemrosesan akhir memiliki karakteristik sumber daya bersama, yaitu sulit dieksklusi namun bersifat rival dalam pemanfaatannya. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sampah rentan terhadap tragedy of the commons apabila tidak didukung oleh kelembagaan yang efektif. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jasmine Integrated Farming di RW 19 Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung, mampu mempertahankan pengelolaan sampah berbasis komunitas sejak tahun 2019. Komunitas ini juga berkembang menjadi salah satu lokasi percontohan dan memperoleh berbagai penghargaan di tingkat Kota Bandung, meskipun banyak inisiatif serupa tidak mampu bertahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme kelembagaan yang membentuk keberhasilan tersebut, sekaligus mengidentifikasi kerentanan yang berpotensi mengancam keberlanjutannya, menggunakan kerangka Institutional Analysis and Development (IAD) yang dikembangkan Elinor Ostrom. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study), melalui wawancara mendalam dengan pengurus KSM, warga, aparat kelurahan, serta observasi lapangan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara berjenjang mengikuti komponen IAD, meliputi faktor eksogen (kondisi fisik dan material, atribut komunitas, serta aturan yang berlaku pada tingkat konstitusional, pilihan kolektif, dan operasional), arena tindakan (situasi aksi pada tingkat kelembagaan dan operasional beserta karakteristik aktor yang terlibat), pola interaksi antaraktor, outcome yang dihasilkan pada domain lingkungan, sosial, dan kelembagaan, hingga evaluasi kinerja kelembagaan berdasarkan lima kriteria evaluatif efisiensi, keadilan dan inklusivitas, akuntabilitas, adaptabilitas, dan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan KSM Jasmine merupakan hasil interaksi bertahap antara kondisi fisik yang menurunkan biaya partisipasi warga, modal sosial yang menekan biaya transaksi kelembagaan, kaskade aturan formal lintas tingkat pemerintahan yang memberi legitimasi dan akses sumber daya, serta rules-in-use informal yang tumbuh dari praktik lapangan dan dipatuhi warga melalui kombinasi insentif ekonomi dan sanksi sosial, bukan penegakan hukum formal. Ditemukan pula bahwa persoalan free rider pada fase awal berhasil diatasi melalui empat mekanisme yang bekerja bersamaan, yaitu insentif ekonomi, sanksi sosial informal, norma yang terinternalisasi, dan bukti manfaat kolektif yang dirasakan langsung saat krisis penutupan TPA Sarimukti. Meskipun demikian, evaluasi kinerja menunjukkan hasil yang bercampur (mixed performance): kinerja tinggi pada efisiensi teknis dan ketahanan terhadap krisis eksternal yang telah teruji secara nyata, namun disertai catatan kritis pada distribusi manfaat ekonomi yang timpang antara pengurus dan nasabah, akuntabilitas formal yang masih bertumpu pada relasi personal, serta yang paling menentukan keberlanjutan jangka panjang persoalan regenerasi kepengurusan yang belum terselesaikan dan ketergantungan parsial pada dukungan eksternal (CSR dan program pemerintah) untuk infrastruktur. Temuan ini memberikan kontribusi akademis dengan menunjukkan bahwa outcome yang tinggi tidak secara otomatis mencerminkan kinerja kelembagaan yang seluruhnya baik, karena keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda outcome menjawab apa yang dihasilkan, sementara kriteria evaluatif menjawab apakah proses menghasilkannya berkualitas dan berkelanjutan sebuah pembedaan yang memperkaya penerapan kerangka IAD pada studi pengelolaan sampah berbasis komunitas di konteks perkotaan Indonesia. Secara praktis, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang terstruktur berdasarkan tingkat kewenangan masing-masing dinas/instansi, mulai dari pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan, hingga tingkat KSM dan RW, agar penguatan tata kelola sampah berbasis komunitas dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak yang tepat.