Perpustakaan Digital ITB

Perwujudan akses yang adil terhadap pendidikan dapat dilakukan melalui pemenuhan tiga dimensi aksesibilitas pendidikan, salah satunya adalah aksesibilitas fisik. Upaya pemerintah mewujudkan aksesibilitas fisik salah satunya adalah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi dengan mekanisme seleksi berupa kedekatan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Namun, pelaksanaannya masih bermasalah akibat ketimpangan antara kapasitas dan persebaran sekolah dengan kebutuhan calon siswa baru hingga muncul praktik kecurangan seperti rekayasa data terkait domisili dan koordinat tempat tinggal seperti yang terjadi pada PPDB jalur zonasi di Kota Bogor, terutama pada jenjang SMA. Kecurangan yang terjadi pada PPDB SMA jalur zonasi di Kota Bogor menunjukkan indikasi permasalahan spasial sebagai penyebab kecurangan yang berkaitan dengan aksesibilitas fisik sehingga diperlukan kajian mengenai kondisi aksesibilitas fisik SMA negeri di Kota Bogor karena berkaitan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geospasial (SIG). Fungsi SIG yang sesuai untuk digunakan adalah analisis jaringan karena komponen aksesibilitas fisik seperti jarak dan waktu tempuh erat kaitannya dengan jaringan jalan. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aksesibilitas fisik SMA negeri di Kota Bogor menggunakan analisis jaringan. Kondisi aksesibilitas fisik ditinjau dari jangkauan pelayanan dan kapasitas SMA negeri serta area yang belum terlayani (blankspot). Penelitian ini menggunakan metode buffer, service area, locationallocation, dan statistik deskriptif dengan memanfaatkan hasil dokumentasi data sekunder yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi aksesibilitas fisik tergolong kurang karena meskipun SMA negeri yang ada sudah mampu melayani 79,31% siswa calon lulusan SMP tetapi kapasitas penerimaan SMA negeri hanya mampu menerima 49,97%, serta terdapat blankspot di Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan yang memerlukan pembangunan SMA negeri baru di kedua wilayah tersebut.