ABSTRAK Muhammad Farid Ardiansyah R
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 1 Muhammad Farid Ardiansyah R
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 2 Muhammad Farid Ardiansyah R
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 3 Muhammad Farid Ardiansyah R
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 4 Muhammad Farid Ardiansyah R
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 5 Muhammad Farid Ardiansyah R
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
BAB 6 Muhammad Farid Ardiansyah R
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
PUSTAKA Muhammad Farid Ardiansyah R
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
LAMPIRAN Muhammad Farid Ardiansyah R
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB
Satu dekade penerapan desentralisasi fiskal di Kabupaten Ciamis menunjukkan
fenomena bahwa peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) tidak selalu
linear dengan kemandirian fiskal desa. Penelitian ini bertujuan mengukur dampak
desentralisasi fiskal terhadap pembangunan desa serta melalui pengelolaan
keuangan desa. Penelitian ini mengkomparasi instrumen kebijakan nasional (IDM)
dengan instrumen empiris akademis Rural Development Index (IRD). Studi kasus
dilakukan secara komparatif pada desa dengan kapasitas fiskal tinggi dan rendah.
Hasil penelitian menunjukkan IDM memberikan gambaran optimis dengan
dominasi status Mandiri, sedangkan IRD memberikan penilaian lebih ketat dengan
dominasi status Low, terutama pada aspek infrastruktur. Temuan krusial
membuktikan bahwa status Desa Mandiri pada IDM tidak menjamin kemandirian
finansial.Desa dengan PADesa tinggi memiliki otonomi pembangunan nyata,
sedangkan desa yang bergantung pada dana transfer memiliki kerentanan fiskal
tinggi meskipun berstatus Mandiri.
Perpustakaan Digital ITB