Perpustakaan Digital ITB
Ketangkasan dalam pengembangan kebijakan sangat penting bagi organisasi di sektor dinamis seperti pembiayaan infrastruktur, di mana adaptasi cepat terhadap permintaan pasar dan perubahan regulasi sangat diperlukan. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), lembaga pembiayaan infrastruktur terkemuka di Indonesia, menghadapi keterlambatan dalam pengembangan kebijakan. Keterlambatan ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan inovasi produk dan menghambat pencapaian tujuan strategis dalam RJPP 2024–2028. Penelitian ini menyelidiki akar penyebab keterlambatan tersebut dan mengusulkan solusi integrasi metodologi Agile dan praktik Manajemen Pengetahuan (KM) untuk meningkatkan responsivitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk analisis tematik data wawancara, penerapan model SECI, dan Penilaian Kematangan KM APO untuk mengevaluasi proses di PT SMI. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme berbagi pengetahuan yang terfragmentasi, komunikasi antar divisi yang buruk, dan alur kerja kaku menjadi penyebab utama keterlambatan. Ketidaksesuaian kebijakan dengan inovasi produk menciptakan hambatan, menurunkan daya saing, dan kehilangan peluang. Solusi yang diusulkan mengintegrasikan praktik Agile, seperti siklus perencanaan iteratif dan umpan balik berkala, dengan kerangka KM untuk memperbaiki aliran pengetahuan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan pembaruan kebijakan tepat waktu. Hasil menunjukkan kombinasi Agile dan KM mengurangi keterlambatan, meningkatkan aliran pengetahuan, dan menyelaraskan pengembangan kebijakan dengan kebutuhan PT SMI. Dengan proses iteratif dan sistem KM yang kuat, PT SMI dapat meningkatkan ketangkasannya, memastikan kebijakan mendukung inovasi dan respons pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi Agile dan KM penting bagi PT SMI untuk mempertahankan daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan. Studi ini menyediakan peta jalan untuk ketangkasan kebijakan, membangun budaya berbasis pengetahuan, dan proses fleksibel yang sejalan dengan prioritas pembangunan infrastruktur Indonesia.