Perpustakaan Digital ITB

Saat ini, bentuk alternatif pengembalian investasi dalam KPBU yang banyak digunakan adalah availability payment (AP) atau pembayaran atas ketersediaan layanan. Mengacu pada PPP Books 2017-2023, hanya ada 1 dari 16 proyek KPBU AP pada level daerah yang berhasil mencapai tahap operasi (tingkat kesuksesan 6%), yaitu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Madiun. Beberapa proyek KPBU AP daerah mengalami kegagalan, contohnya PJU Kota Bandung dan RSUD Krian Sidoarjo. Kegagalan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan AP pada infrastruktur daerah sejauh ini belum berhasil di Indonesia. Tesis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apa saja persyaratan dasar, kunci sukses keberhasilan (critical success factor), dan lessons learned implementasi AP di pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, diharapkan penyediaan infrastruktur daerah dengan skema AP di masa yang akan datang dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif dari tinjauan pustaka, kuesioner, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan dasar untuk KPBU AP meliputi kelengkapan regulasi dan kelengkapan lembaga. Lima faktor kunci keberhasilan utama KPDBU AP di Pemkot/kab adalah pemerintah yang terorganisir dengan baik dan berkomitmen; dukungan politik; kerangka hukum yang menguntungkan dan efisien; situasi politik dan ekonomi yang stabil; dan komitmen dan tanggung jawab sektor publik dan swasta. Pelajaran (lessons learned) yang dipetik dari studi kasus PJU Kota Bandung adalah mengenai kesiapan Bandung dalam KPBU seperti tidak adanya Simpul KPBU dan tidak adanya Perda untuk KPBU sektor PJU; kurangnya hubungan baik secara internal Pemkot dan DPRD; dan ketidakpahaman mengenai skema KPBU. Sedangkan pelajaran (lessons learned) dari Kab. Madiun adalah hubungan, komunikasi, dan koordinasi antar stakeholder yang baik; rutin mengadakan capacity building sehingga terciptanya kesamaan visi dan pemahaman dari setiap individu.