Perpustakaan Digital ITB

Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar dunia, memerlukan proses pembangunan dengan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% per tahun. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir yang selalu kurang dari target tersebut, maka sangat dibutuhkan upaya komprehensif agar tujuan tersebut dapat tercapai. Selain upaya kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah perlu memikirkan upaya lain, salah satunya dengan memberikan perhatian pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hubungan antara good governance dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu bidang penelitian paling penting dalam pembangunan internasional. Sebagian besar literatur berfokus meneliti apakah governance yang lebih baik berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi. Good governance disebut identik dengan manajemen pembangunan yang baik, yang dapat mendukung administrasi yang efektif, memperkuat supremasi hukum, akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat mewujudkan efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun salah satu asas utama dari good governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan syarat terciptanya good governance. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana akuntabilitas sebagai salah satu karakteristik good governance berpengaruh terhadap proses pembangunan di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya komprehensif dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi yang mengkombinasikan data time series dengan data cross section 448 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah, yang meliputi aspek pembangunan ekonomi, aspek pembangunan manusia, dan aspek pembangunan sosial. Dampak signifikan akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap indikator pembangunan daerah terjadi konsisten baik pada klasifikasi wilayah secara nasional (semua kabupaten/kota), maupun secara regional di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kemudian, secara umum akuntabilitas keuangan pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah. Namun, secara spesifik dampak signifikan akuntabilitas keuangan pemerintah tersebut lebih nyata pada aspek pembangunan ekonomi. Sedangkan, pengaruh akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap aspek pembangunan manusia dan aspek pembangunan sosial terjadi lebih konsisten pada klasifikasi wilayah secara nasional (semua kabupaten/kota) dibanding secara regional di wilayah KBI dan KTI. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas akuntabilitas pemerintah, baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan berpotensi meningkatkan nilai perekonomian makro daerah (PDRB) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS), serta berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah-daerah di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Hal ini karena signifikansi dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan turut dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah.