Perpustakaan Digital ITB

Dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhannya akan perurnahan, terutama bagi masyarakat miskin Indonesia di perkotaan, akhir-akhir ini telah muncul gagasan dibutuhkannya pelembagaan dan dihngsikannya konsultan pembangunan. Namun demikian, untuk dapat merealisasikan gagasan tersebut perlu dipertanyakan : ' pengetahuan dan kemampuan apa saja yang dibutuhkan oleh Konsultan Pembangunan?'. Untuk menjawabnya, perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan berikut : 'jenis persoalan apa saja yang dihadapi masyarakat miskin kota dalam memenuhi kebutuhannya akan perurnahan?' Hanya setelah rnemahami persoalan-persoalan tersebut, maka dapat dikemukakan jenis bantuan apa saja yang dibutuhkan masyarakat miskin. Dengan demikian pengetahuan dan kemampuan yang perlu dimiliki seseorang untuk dapat menjadi konsultan pembangunan dapat diturunkan. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu ditanggapi dalam membantu masyarakt berpenghasilan rendah untuk dapat mengatasi persoalan sebagaimana telah disebutkan di atas. Berdasarkan literatur yang ada, ditemukenali bahwa persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat miskin adalah kurangnya daya jangkau mereka terhadap delapan basis sosisl untuk penghidupan yaitu ruang hidup yang aman, waktu lebih, pengetahuan dan ketrampilan, informasi yang tepat, organisasi sosial, jaringan sosial, alat kerja dan kehidupan, serta sumber dana.Masyarakat berpenghasilan rendah juga masih lernah, karena kurangnya dayadaya atas pilihan pribadi dan kesempatan hidup, untuk merumuskan kebutuhan, untuk menggagas, atas kelembagaan, terhadap sumber daya, atas kegiatan ekonomi dan untuk bereproduksi. Mengacu kepada hasil temuan tersebut, dilakukan upaya untuk menilai bagaimana kondisi kehidupan masyarakat miskin di Indonesia dalam ha1 kekurangan daya jangkau dan lemahnya daya sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu. Hal ini dilakukan dengan cara menghimpun data, baik yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kondisi lainnya mengenai masyarakat miskin perkotaan di Indonesia , maupun informasi mengenai upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi persoalan pemmahan melalui pembangunan perumahan murah secara massal. Hasil kajian memperlihatkan bahwa masyarakat miskin perkotaan di Indonesia tidak atau sangat sedikit memiliki daya jangkau terhadap semua dari delapan basis sosial dan tujuh daya yang dibutuhkan bagi penghidupan yang Iayak . Upaya pemerintah dalam membangun perumahan murah, hanya dapat memecahkan persoalan perumahan sebagian masyarakat berpengha- silan rendah, yaitu golongan masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi . Harga mmah yang tersedia, jauh di atas daya jangkau masyarakat miskin. Disamping itu, pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah, daIam banyak ha1 juga cenderung menyebabkan timbulnya persoalan baru. Kawasan-kawasan perumahan yang telah dibangun , banyak yang dengan cepat berubah menjadi daerah kumuh, karena banyak penghuninya yang meningkat pengeluarannya, karena mereka harus membayar biaya transport yang lebih tinggi akibat letak tempat tinggalnya yang jauh dari tempat mereka bekeja. Hal itu mengurangi pendapatan bersih mereka , yang mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk mengangsur pembayaran rumahnya. Pada gilirannya, ha1 ini mengurangi kapasitas pelayanan pemerintah untuk meneruskan dan mengembangkan upaya tersebut. Dalam menolong masyarakat miskin kota untuk mengatasi kebutuhannya akan tempat tinggal, adalah suatu keharusan bahwa pertama-tama mereka hams difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pendapatan dengan menegakkan berbagai peran kelembagaan. Karena itu hendaknya konsultan pembangunan memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mernbantu masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha kecil. Mereka juga hams mempunyai kemampuan untuk bertindak sebagai 'arranger' dalam pelembagaan pola pembiayaan yang dikenal sebagai 'micro $?lancing' untuk menunjang pengembangan usaha kecil, dan lernbaga- lembaga penunjang lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan daya jangkau terhadap basis-basis daya sosial dan kelemahan daya yang dihadapi masyarakat miskin. Dalam studi ini tidak dilakukan analisis untuk menanggapi persoalan tentang bagaimana proses pelembagaan itu hams dilakukan. Karena itu disarankan untuk dilakukan serangkaian studi dalam menanggapi persoalan tersebut.