Perpustakaan Digital ITB

Melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa desentralisasi di Indonesia diperluas hingga diturunkan ke tingkat desa. Program Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan transfer intra pemerintah yang diterima Desa setiap tahun sebagai pembiayaan desentralisasi desa. Adanya desentralisasi dan Dana Desa menjadikan Pemerintah Desa perlu melakukan akselerasi dan penyesuaian untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang diterimanya. Tujuan penelitian ini adalah memahami bagaimana Pemerintah Desa mengambil keputusan dalam menjalankan tugas dan kewenangan dengan melihatnya berdasarkan kompromi terhadap dua hubungan pendelegasian yang diterimanya, dari Pemerintah dan Masyarakat Desa sebagai konsekuensi dari desentralisasi desa. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Desa Lembang Kabupaten Bandung Barat. Kontrak pendelegasian yang terjadi pada hubungan pendelegasian dapat dilihat menggunakan Principal Agent Theory (PAT), untuk kasus dengan lebih dari satu hubungan maka teori yang digunakan adalah pengembangan dari teori tersebut yaitu Multiple Principal Agent Theory (MPAT). Adanya dua kontrak pendelegasian akan menghasilkan kontrak dan insentif agregat yang diterima Pemerintah Desa yang menentukan pertimbangan pengambilan keputusan desa. Keputusan penggunaan Dana Desa akan dibentuk oleh keuntungan paling maksimal yang mungkin didapatkan Pemerintah Desa pada kondisi agregat yang terbentuk sehingga titik kompromi Pemerintah Desa akan lebih berat pada pihak dengan kontrak dan insentif yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Desa. Penelitian ini mendapati bahwa pengawasan dan pengendalian dari masyarakat desa lebih kuat, hal ini disebabkan oleh: (1) kebijakan desentralisasi desa yang menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan melalui mekanisme pembangunan partisipatif; dan (2) insentif dari masyarakat desa berupa dukungan suara lebih dibutuhkan dan sulit dimenangkan bagi Pemdes, terutama Kades, ketimbang insentif dan disinsentif pada kontrak dengan Pemerintah yang tidak lagi relevan bagi Desa Lembang sebagai desa mandiri. Tetapi masyarakat Desa Lembang sebagai pemberi delegasi tidak memiliki posisi yang kuat sebagai pemberi delegasi sehingga kemudian Pemerintah Desa dapat lebih mandiri dalamii pengambilan keputusan dan mengarahkan pendelegasian yang menguntungkan Pemerintah Desa. Hal ini karena mekanisme dalam desentralisasi desa belum maksimal meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat desa sebagai pemberi delegasi. Berdasarkan kondisi pengaruh kendali agregat yang diterima Pemerintah Desa tersebut kebijakan pemanfaatan DD ditetapkan. Pada prinsipnya Pemerintah Desa akan memanfaatkan DD untuk kegiatan yang dapat berdampak pada sebanyak mungkin masyarakat desa serta berupa kebijakan yang dapat menjaga persepsi pemerintah desa yang, dalam kasus Desa Lembang KBB, sudah cukup baik. Selanjutnya jenis kegiatan yang dapat memenuhi kedua prinsip tersebut dan menjadi pilihan kegiatan Pemerintah Desa adalah kegiatan pembangunan fisik, hal ini karena pembangunan fisik membutuhkan waktu pengerjaan yang cepat, dampaknya bisa langsung dirasakan, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat umum, dan monumental. Kedua adalah kegiatan non-fisik terkait sosialkeagamaan, hal ini dikarenakan kondisi sosial keagamaan masyarakat desa yang seragam menjadikan kegiatan tersebut dapat dirasakan dampaknya oleh lebih banyak orang. Sedangkan kegiatan dengan jumlah kegiatan paling sedikit adalah kegiatan non-fisik terkait peningkatan ekonomi, hal ini karena kondisi desa yang beragam menjadikan permintaan kebutuhan peningkatan kemampuan ekonomi beragam. Menjadi terlalu mahal untuk Pemdes memenuhi permintaan yang beragam tersebut.