Perpustakaan Digital ITB

Desa merupakan ujung tombak pembangunan masyarakat Indonesia (Sri Mulyani, 2017). Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia merumuskan berbagai kebijakan untuk mendorong pebangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga berbagai kebijakan dan peraturan turunannya seperti Dana Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM). Namun nyatanya, masih terdapat penyalahgunaan Dana Desa oleh pihak-pihak yang seharusnya mengelola Dana Desa bagi kepentingan masyarakat desa. Salah satu provinsi dengan tingkat korupsi Dana Desa tertinggi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimuat dalam Beritagar.id (2017) adalah Jawa Timur. Oleh sebab itu dilakukan studi transparansi dalam pengelolaan Dana Desa berdasrkan status desa (studi kasus: Desa Lengkong dan Desa Kudu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer melalui wawancara semi terstruktur dan data sekunder melalui studi literatur dan dokumen, serta metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis konten. Hasil dari penelitian in menunjukkan bahwa terdapat transparansi pengelolaan Dana Desa yang relatif sama antara Desa Lengkong yang berstatus Maju dengan Desa Kudu yang berstatus berkembang.