Perpustakaan Digital ITB

Abstrak: Indonesia telah mengalami krisis yang ditandai dengan jatuhnya nilai rupiah, defisitnya APBN dan merosotnya kepercayaan luar negeri, sehingga muncul tuntutan reformasi pembangunan dengan suatu paradigma baru yang substansinya adalah demokratisasi, pemerataan-keadilan, transparansi dan pemberdayaan masyarakat. Reformasi dan pemberdayaan terhadap BUMN sebagai pengelola kekayaan negara dan sumberdaya alam perlu dilakukan. BUMN belum menunjukkan peranan yang berarti dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara. Bahkan kinerja BUMN secara agregat dibandingkan dengan perusahaan swasta dinilai tidak efisien dan lamban. PT. Aneka Tambang sebagai salah satu BUMN pertambangan sejak Nopember 1997 telah berubah menjadi perusahaan publik, dengan komposisi saham berubah menjadi 65% negara dan 35% (430.769.000 saham) masyarakat dimana pihak asing menguasai 11%-nya. Konsekuensinya terjadi perubahan Anggaran Dasar dan pola manajemen perusahaan. Dana yang dihasilkan sebesar Rp 561,70 miliar digunakan untuk pengembangan perusahaan. Studi ini mengevaluasi privatisasi PT Aneka Tambang. Evaluasi privatisasi ditinjau dari semua aspek terkait secara komprehensip dan integral berdasarkan pada Konstitusi Negara. " ...... Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang merupakan kepentingan nasional dijabarkan sebagai kepentingan perusahaan dan kepentingan manfaat sektor pembangunan lain seperti Penerimaan Negara, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan SDM dan Kepedulian Sosial lain. Hasil evaluasi menunjukkan PT. Aneka Tambang telah berhasil melakukan privatisasi dengan keuntungan Rp. 319,60 miliar pada 1998 dibandingkan Rp. 16,50 miliar pada 1994 (setara Rp.49,37 milyar pada 1998); kontribusi penerimaan negara sebesar Rp. 268,92 miliar pada tahun 1998 dibandingkan Rp. 49,77 miliar pada 1995 (setara Rp. 104,17 miliar pada 1998); kontribusi pada masalah sosial) turun dari Rp. 4,319 miliar pada 1994 (setara dengan Rp. 923 miliar pada 1998) ke Rp. 5,85 miliar pada 1998.