Perpustakaan Digital ITB

Erupsi Gunung Api Merapi yang terjadi pada akhir 2010 lalu merusak lahan dan bangunan milik masyarakat di Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Konsolidasi tanah Merapi dilakukan di lokasi tersebut pada tahun 2014 oleh pemerintah untuk menata penggunaan dan penguasaan tanah serta menegaskan batas tanah yang rusak atau hilang akibat erupsi. Saat ini, empat tahun sesudah pelaksanaan, belum ada evaluasi tentang konsolidasi tanah Merapi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi proses dan hasil konsolidasi tanah Merapi dengan menggunakan pendekatan evaluasi semu. Metode penelitian bersifat campuran dengan analisis deskriptif dan spasial. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner, wawancara dan telaah dokumen. Jumlah sampel penelitian sebanyak 95 orang yang merupakan peserta dari konsolidasi tanah Merapi. Evaluasi konsolidasi tanah Merapi mengacu pada aturan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 1991 serta petunjuk teknis tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kesimpulan penelitian sebagai berikut : konsolidasi tanah Merapi dinilai berdasarkan kriteria kepatuhan, efektivitas, efisiensi, transparansi, responsivitas dan kecukupan. Konsolidasi tanah Merapi dianggap kurang berhasil karena kurang efektif dalam memenuhi indikator penataan bentuk bidang tanah dan belum mampu meningkatkan produktivitas tanah. Konsolidasi tanah Merapi juga kurang mencukupi kebutuhan lainnya seperti peningkatan harga tanah di lokasi kegiatan dan pemanfaatan sertipikat tanah sebagai hasil akhir kegiatan. Manfaat jangka pendek konsolidasi tanah Merapi adalah penetapan jaminan hak atas tanah yang legal menurut hukum, sedangkan manfaat jangka panjang konsolidasi tanah Merapi adalah data tanah telah terpelihara bila sewaktu-waktu terjadi bencana erupsi kembali, meski hal tersebut tidak kita kehendaki kembali.