Perpustakaan Digital ITB

Pemerintah, sebagai salah satu unsur utama pelaksanaan pembangunan, dalam fungsi dan tugasnya tidak lepas hubungannya dengan dua unsur utama lainnya, yaitu masyarakat dan swasta. Pemerintah yang profesional, berwibawa, bersih dari praktek KKN serta bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang merupakan model birokrasi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa kriteria normatif seperti terciptanya transparansi, adanya akuntabilitas publik, dan terrealisasinya partisipasi masyarakat dijadikan indikator keberhasilan pemerintahan yang baik. Teknologi informasi yang terus berkembang dapat dimanfaatkan sebagai sarana transparansi informasi, sarana penyampaian akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta menjadi media kegiatan ko-operasi yang informatif, responsif, komunikatif, dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan pendekatan teknis maupun pendekatan sosial kelembagaan, penelitian ini menganalisis bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dalam praktek pelaksanaan pengawasan internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Keterpaduan pengelolaan aspek teknis dan aspek sosial kelembagaan menjadi hal utama yang mempengaruhi keberfungsian sebuah sistem informasi dalam organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan ko-operasi pengawasan internal mendukung Inspektorat Jenderal bersama-sama dengan masyarakat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan dapat melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang adil dan merata. Kata Kunci : teknologi informasi, kegiatan ko-operasi, keterpaduan tata kelola, pengawasan internal kementerian.