Perpustakaan Digital ITB

Pada umumnya permukiman kumuh berkembang secara illegal di atas tanah milik negara, dimana lahan tersebut tidak dapat dimiliki oleh individu kecuali dengan persetujuan dari pemerintah. Perkembangan ini memacu terjadinya berbagai konflik dan berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan aset. Berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah dalam menangani permukiman kumuh, salah satunya adalah Program Perbaikan Kampung (KIP) yang dilakukan sejak 1978. Namun dalam pelaksanaannya program-program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Salah satu penyebabnya adalah program penanganan permukiman kumuh yang dilakukan tidak mempertimbangkan dan mengoptimalkan aset yang ada. Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan tidak mempertimbangkan konsep pengelolaan aset yang terdapat baik dalam wilayah perbaikan maupun di sekitar wilayah perbaikan serta tidak disertai dengan upaya penyediaan lahan murah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeahui bagaimana aset pemerintah dapat digunakan dalam penanganan permukiman kumuh. Penelitian dilakukan dengan field research yang dilakukan dengan mendatangi objek penelitian secara langsung, serta metode penelitian survey yang dilakukan dengan dengan cara wawancara secara terstruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan survey data primer dan sekunder. Survey data primer dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara terstruktur dengan metode purposive sampling. Survey data sekunder dilakukan untuk melengkapi data primer. Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan analisis isi. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi. Pengelolaan aset pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Pengelolaan Aset bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Inventarisasi tidak dilakukan secara maksimal sehingga data inventarisasi belum cukup memuat informasi untuk pengambilan keputusan optimasi. Peluang penggunaan aset dapat dilakukan dengan memberikan jaminan keamanan dalam bermukim dengan menerapkan sewa dan kepemilikan kolektif dan melakukan kerjasama untuk penyediaan prasarana dan sarana publik. Dengan menyilangkan faktor-faktor internal dan eksternal, maka prioritas strategi yang perlu dilakukan adalah melakukan survey untuk melengkapi informasi aset, mengurangi harga lahan melalui desain, memadukan penanganan dengan pengembangan lapangan kerja dan ekonomi lokal, memperbaiki fungsi instansi terkait, membentuk sistem kelembagaan yang melibatkan semua mitra, menggunakan aplikasi sistem teknologi dalam inventarisasi, serta mengenalkan standar bangunan yang lebih fleksibel.