Perpustakaan Digital ITB

Dengan kontribusi sekitar 9,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023–2024, sektor konstruksi merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Dalam operasional kontraktor, precontract procurement mencakup perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis dan Bill of Quantities (BOQ), evaluasi vendor, negosiasi, serta finalisasi kontrak. Tahap ini bersifat strategis karena menentukan kesiapan proyek. Namun, sebagai perusahaan konstruksi milik negara, PT XY masih menghadapi permasalahan berupa lemahnya pengendalian kinerja, keterbatasan integrasi lintas fungsi, ketidaksiapan proses yang tidak merata, serta ketergantungan pada lagging indicators. Kondisi ini menunjukkan belum adanya mekanisme yang terstruktur untuk menegakkan compliance, accountability, dan early performance control, sehingga permasalahan kinerja baru teridentifikasi setelah berdampak pada procurement cycle time dan kesiapan proyek. Oleh karena itu, diperlukan Performance Management System (PMS) yang terstruktur dan berbasis pengetahuan. Penelitian ini menggunakan paradigma Knowledge-Based Performance Management System (KBPMS) untuk merancang PMS terintegrasi pada proses pre-contract procurement di PT XY. Analisis lingkungan internal dan eksternal dilakukan menggunakan PESTEL, SWOT–TOWS, dan Porter’s Five Forces. Selanjutnya, survei kuantitatif terhadap 55 responden dari Divisi Supply Chain, Divisi Operasi, dan tim proyek dilakukan untuk menilai tingkat kepentingan Key Performance Indicators (KPI) dengan metode Relative Importance Index (RII), yang kemudian diperingkat menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Untuk melengkapi analisis kuantitatif, dilakukan wawancara mendalam dengan tiga pemangku kepentingan kunci dari tiga divisi. Wawancara ini digunakan untuk memvalidasi KPI terpilih, mengidentifikasi permasalahan operasional, serta menerjemahkan kesenjangan kinerja ke dalam kebutuhan desain PMS dan proses digital pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 29 KPI yang dikelompokkan ke dalam tiga perspektif—Business Results, Internal Processes, dan Resource Capabilities— belum secara konsisten memenuhi target kinerja. Hal ini menegaskan perlunya sistem pemantauan yang lebih proaktif dan terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan, efektivitas proses, kualitas data, dan kapabilitas organisasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada proses precontract internal di satu perusahaan BUMN dan keterbatasan lingkup analisis kualitatif. Meskipun demikian, penelitian ini mengusulkan rencana implementasi PMS selama sembilan bulan yang mencakup tahap evaluasi, perencanaan, implementasi, dan penilaian, yang meliputi perancangan ulang alur kerja eProcurement, pengembangan dashboard kinerja, pelatihan pengguna, pilot testing, serta penguatan fitur digital untuk meningkatkan pengelolaan kinerja pre-contract procurement.