Perpustakaan Digital ITB

Ketergantungan yang semakin meningkat terhadap teknologi digital di Indonesia telah memperburuk lanskap ancaman siber, mendorong terbitnya mandat regulasi seperti UU PDP No. 27 Tahun 2022 dan POJK No. 11/POJK.03/2022 yang menjadikan sertifikasi keamanan siber sebagai kebutuhan kepatuhan, bukan lagi sekadar pilihan strategis. PT ABC, sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) di bawah kerangka BNSP, berencana meluncurkan program sertifikasi keamanan siber baru secara daring yang mencakup skema Red Team, Blue Team, dan Security Audit. Program ini bertujuan untuk menghadirkan standar asesmen praktik yang selaras dengan standar internasional dan berbasis pengalaman langsung (hands-on), dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus tetap sesuai dengan kerangka kompetensi SKKNI Indonesia. Penelitian ini menilai kelayakan finansial program tersebut menggunakan teknik capital budgeting, seperti Payback Period, Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR). Dengan total investasi awal sebesar IDR 672.410.590, proyek ini menghasilkan NPV positif sebesar IDR 204.599.197,47, IRR sebesar 19,77%, dan Payback Period selama 4,07 tahun, yang memenuhi seluruh tolok ukur finansial dan menghasilkan keputusan GO/ACCEPT. Simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi terhadap 13 variabel sensitif menunjukkan probabilitas NPV negatif sebesar 36,94%, yang mengindikasikan bahwa meskipun proyek ini layak secara finansial, margin keamanannya masih relatif tipis. Hasil ini menunjukkan bahwa proyek tersebut layak secara finansial bagi PT ABC, dengan syarat manajemen memitigasi risiko melalui penerapan kemitraan strategis B2B dan kontrak cloud multi-tahun untuk menstabilkan pendorong utama pendapatan dan biaya. Kata Kunci: kelayakan finansial, capital budgeting, sertifikasi keamanan siber, Payback Period, NPV, IRR, simulasi Monte Carlo