Pertumbuhan kepadatan lalu lintas dan pengembangan sistem transportasi umum
terintegrasi di Kota Jakarta belum tentu menjamin manfaat mobilitas yang setara
bagi seluruh kelompok pengguna, khususnya penyandang disabilitas atau People
with Disability (PWD), yang masih berpotensi menghadapi hambatan aksesibilitas
fisik, platform/digital, maupun informasi. Ketimpangan distribusi spasial fasilitas
transportasi publik turut memengaruhi karakteristik pergerakan PWD, sehingga
penting dikaji sejauh mana transport justice dan spatial justice tercermin dalam
pengalaman mobilitas mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat
inklusivitas aksesibilitas transportasi umum dan karakteristik pergerakan PWD di
Kota Jakarta, dengan tiga sasaran: mengidentifikasi indikator dan persepsi
aksesibilitas PWD; mengidentifikasi karakteristik dan pola pergerakan PWD; serta
mengidentifikasi keterkaitan antara kondisi aksesibilitas infrastruktur dengan
karakteristik perjalanan PWD. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif
kuantitatif didukung analisis spasial pola pergerakan (origin-destination), dengan
data dikumpulkan melalui survei kuesioner dan trip diary terhadap 100 responden
PWD di Kota Jakarta secara purposive sampling, berlandaskan konsep transportrelated exclusion (Lucas, 2012) dan Mobility as a Service (MaaS).
Hasil penelitian menunjukkan persepsi PWD terhadap aksesibilitas fisik secara
umum berada pada kategori Baik hingga Sangat Baik berdasarkan nilai modus tiap
butir, dengan skor terendah pada ketersediaan guiding block. Aksesibilitas platform
juga berada pada kategori Baik, namun lemah pada transparansi subsidi tarif khusus
disabilitas. Aksesibilitas informasi turut berada pada kategori Baik, namun lemah
pada informasi ketersediaan tempat duduk. Segregasi persepsi berdasarkan jenis
disabilitas menunjukkan bahwa kelompok fisik menilai ketersediaan ramp/lift lebih
kritis dibandingkan kelompok lain, kelompok sensorik menilai kondisi jalur pejalan
kaki lebih rendah, sementara kelompok tak tampak dan mental menilai pengakuan
sosial terhadap kursi prioritas paling rendah, mengindikasikan bahwa kebutuhan
aksesibilitas antar ragam disabilitas tidak seragam. Temuan ini menegaskan bahwa
hambatan utama transportasi umum bagi PWD di Jakarta bukan terletak pada aspekii
fisik infrastruktur yang secara umum sudah dipersepsikan baik, melainkan pada
aspek transparansi dan aksesibilitas informasi. Karakteristik pergerakan PWD
didominasi perjalanan sederhana 2–3 kali sehari dengan moda TransJakarta
(38,7%) dan MRT (31,2%), serta 65,8% perjalanan dilakukan mandiri tanpa
pendamping. Pergerakan PWD terkonsentrasi di Jakarta Selatan dan Pusat yang
memiliki cakupan layanan paling lengkap, menunjukkan hubungan searah antara
kualitas aksesibilitas suatu wilayah dengan intensitas pergerakan PWD di wilayah
tersebut dan merepresentasikan ketimpangan spasial aksesibilitas transportasi
umum. Analisis keterkaitan (cross tab) antara aksesibilitas fisik dan pola pergerakan
pada kelompok yang relevan secara fungsional, yaitu disabilitas fisik dan sensorik,
memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan keterkaitan langsung antara
ketersediaan fasilitas fisik dan intensitas maupun kemandirian perjalanan kedua
kelompok. Penelitian ini merekomendasikan pemerataan infrastruktur fisik
antarwilayah, peningkatan transparansi informasi tarif dan subsidi disabilitas,
pengembangan fitur informasi tempat duduk pada aplikasi Jaklingko, serta
penguatan standar keselamatan dan pendampingan pada layanan TransJakarta
Cares.
Perpustakaan Digital ITB