Perpustakaan Digital ITB

Pergeseran paradigma pembangunan mendorong penerapan prinsip GEDSI sejak tahap perencanaan dan penganggaran guna menjamin akses, kontrol, partisipasi, serta manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat. Jalur pejalan kaki digunakan secara langsung oleh beragam pengguna ruang sehingga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan mobilitas dan aksesibilitas, khususnya di Kota Bandung yang memiliki intensitas pergerakan tinggi. Implementasi GEDSI pada perencanaan dan penganggaran jalur pejalan kaki di Kota Bandung melibatkan berbagai organisasi pemerintah dengan kepentingan berbeda sehingga membentuk koordinasi yang dinamis serta berpotensi memengaruhi keberlangsungan proses. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk koordinasi antar Organisasi Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi GEDSI pada proses perencanaan dan penganggaran jalur pejalan kaki. Fenomena koordinasi ditinjau melalui pendekatan kualitatif deskriptif secara induktif dengan perspektif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas antar organisasi pemerintah terbentuk berdasarkan fungsi, kewenangan, serta tahapan pembangunan dengan koordinasi administratif dan manajerial sebagai bentuk paling dominan. Hubungan kesalingtergantungan terbentuk melalui kontribusi antar anggota koordinasi yang saling melengkapi dengan dominasi pola berurutan, sementara pola timbal balik hanya pada pembahasan serta penyesuaian keputusan tertentu. Jejaring koordinasi berukuran besar dan cenderung terstruktur dengan Bapperida Kota Bandung menempati posisi pusat dalam menghubungkan berbagai tahapan perencanaan dan penganggaran. Kelembagaan yang terbentuk masih menghadapi keterbatasan berupa ketiadaan acuan bersama, dukungan teknis PUG dan PPRG bersifat umum, keterlibatan aktor relevan belum menyeluruh, serta posisi masyarakat yang terbatas dalam pengambilan keputusan.