Perpustakaan Digital ITB

Pertumbuhan permukiman di kota menengah berketerbatasan topografi seperti Kota Ambon kerap menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akibat lemahnya land development control, menambah beban jaringan jalan yang kontribusinya terhadap kemacetan belum terukur terpisah dari faktor lain. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran land development control dalam mengendalikan pertumbuhan permukiman dan implikasinya terhadap kinerja jaringan jalan, melalui tiga tujuan: menganalisis pengaruhnya, mengevaluasi efektivitasnya, dan merumuskan implikasi kebijakan. Penelitian menggunakan mixed methods, model Concurrent Triangulation Strategy, dan desain studi kasus, berfokus pada Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr. Soetomo, dan Jl. Tulukabessy. Analisis kuantitatif meliputi overlay spasial SIG antara RTRW dan data tutupan lahan, pemodelan bangkitan-distribusi-pembebanan pergerakan (Malaysian Trip Generation Manual, single constrained synthetic gravity model, All-or-Nothing) untuk menghitung Derajat Kejenuhan (DJ) mengacu PKJI 2023. Analisis kualitatif berupa wawancara mendalam dengan enam narasumber dari lima instansi kota, provinsi, dan pusat, dianalisis tematik dengan kerangka efektivitas empat faktor ATR/BPN. Hasil menunjukkan deviasi permukiman meningkatkan DJ 0,05-0,09 pada ketiga ruas, namun bersifat kondisional: Jl. Jenderal Sudirman sudah jenuh bahkan tanpa deviasi, sedangkan pada Jl. Tulukabessy dan Jl. Dr. Soetomo deviasi menjadi faktor penentu yang menggeser kinerja mendekati atau melampaui ambang DJ 0,85. Efektivitas land development control belum tercapai menyeluruh, bersumber dari mutu RTRW/RDTR tidak mutakhir, hak eksisting yang mendahului rencana, fragmentasi kewenangan, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Implikasi kebijakan mencakup lima langkah: peningkatan mutu RTRW/RDTR, penguatan pranata penertiban, evaluasi ulang andalalin, pembedaan prioritas antar ruas jalan, dan manajemen permintaan transportasi.