Perpustakaan Digital ITB

Perdagangan karbon sektor kehutanan menjadi upaya Indonesia dalam mencapai target NZE 2060. Namun, implementasinya pada skala daerah khususnya Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (KPCB) masih dihadapkan dengan alih fungsi lahan, lemahnya nilai ekonomi karbon dibandingkan dengan nilai ekonomi lokal, serta ketiadaan peraturan turunan skala daerah dalam menyikapi mandat Perpres 110/2025 dan Permenhut 6/2026. Terbitnya kedua peraturan tersebut sejatinya memperluas peran pemerintah daerah dari yang semula hanya sekadar pelaksana menjadi perencana, pelaksana, dan pengevaluasi aksi mitigasi perubahan iklim. Hampir satu tahun sejak Perpres dan Permenhut tersebut terbit namun diindikasikan belum terdapat kajian untuk menurunkan berbagai mandat perdagangan karbon sektor kehutanan untuk daerah. Padahal, perdagangan karbon sektor kehutanan memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah yang baru, membantu pengendalian alih fungsi lahan, serta sebagai cara baru untuk menyejahterakan masyarakatnya bagi daerah. Atas dasar tersebut, penelitian ini dimulai dari mengestimasi stok karbon dari biomassa setiap tutupan lahan dan menghitung valuasi ekonominya berdasarkan harga karbon terkini dari IDX Carbon untuk tahun 2010-2060 yang teridentifikasi terus mengalami penurunan, terutama untuk sektor kehutanan, akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Lalu, secara kualitatif penelitian ini menjabarkan potensi dan kendala dari perdagangan karbon khususnya untuk penerapan skema kredit REDD+, ARR, dan IFM yang diindikasikan layak diterapkan di KPCB karena telah dipetakan bahwa terdapat potensi yang besar untuk diterapkan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Potensi dan kendala yang teridentifikasi bervariasi berdasarkan karakteristik skema kredit karbon. Hasil identifikasi tersebut menjembatani perumusan dasar skema insentif dan disinsentif untuk mendukung perdagangan karbon. Perumusan insentif dan disinsentifviii dikontekstualisasikan dengan Perpres 110/2025 dan Permenhut 6/2026 sebagai upaya menurunkan mandat kedua peraturan tersebut, meningkatkan minat daerah di KPCB untuk berdagang karbon, dan menekan alih fungsi hutan. Akhir kata, penelitian ini menyajikan berbagai dasar skema insentif dan disinsentif fiskal serta non fiskal yang dapat dieksplorasi lebih lanjut secara operasional, teknis, pembiayaan, dan kelembagaannya oleh pihak terkait untuk mengupayakan terwujudnya ekosistem perdagangan karbon di KPCB yang diharapkan juga dapat membantu mengatasi berbagai isu yang sedang dihadapi oleh KPCB.