Perpustakaan Digital ITB

Peningkatan dinamika urbanisasi di Indonesia mendorong pentingnya kajian mengenai keterkaitan aglomerasi perkotaan dengan efektivitas desentralisasi fiskal daerah. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami karakteristik aglomerasi kawasan metropolitan prioritas di Indonesia dan implikasinya terhadap kemandirian fiskal daerah, khususnya dalam konteks proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan. Walaupun aglomerasi telah banyak dibahas dalam literatur pembangunan wilayah, keterkaitan spesifik antara intensitas aglomerasi multidimensi dan derajat desentralisasi fiskal di Indonesia, serta upaya merumuskan kebijakan berbasis bukti, masih jarang dikaji secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis karakteristik aglomerasi perkotaan di kawasan metropolitan berdasarkan empat dimensi utama: sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur; (2) Menganalisis pengaruh status metropolitan terhadap derajat desentralisasi fiskal (DDF); (3) Membandingkan kekuatan pengaruh masing-masing dimensi aglomerasi terhadap peningkatan DDF; dan (4) Merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan metropolitan berbasis keterkaitan antara aglomerasi dan desentralisasi fiskal. Data sekunder yang digunakan meliputi data kependudukan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indeks kualitas lingkungan, perumahan layak huni tahun 2022, yang dikembangkan menjadi indeks aglomerasi sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Metode analisis yang digunakan mencakup penghitungan indeks aglomerasi berdasarkan formula modifikasi Wu dkk. (2018), uji beda rata-rata menggunakan t-test untuk menguji signifikansi status metropolitan terhadap DDF,v regresi linier sederhana untuk mengukur kekuatan asosiasi, serta model regresi interaksi untuk mengevaluasi pengaruh simultan intensitas aglomerasi dan status metropolitan terhadap DDF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan metropolitan memiliki derajat desentralisasi fiskal yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan nonmetropolitan. Dimensi aglomerasi berbasis infrastruktur memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan DDF, diikuti oleh dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hubungan positif antara aglomerasi dan desentralisasi fiskal menunjukkan pentingnya pembangunan metropolitan yang terintegrasi dan berbasis infrastruktur untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif multidimensi aglomerasi dalam konteks fiskal di Indonesia serta integrasi hasil analisis kuantitatif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan metropolitan berbasis bukti. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori aglomerasi fiskal dan menjadi dasar pengembangan strategi pembangunan kawasan metropolitan yang inklusif dan berkelanjutan.