Perpustakaan Digital ITB

Ketimpangan pembangunan menjadi isu strategis dalam dinamika pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum diikuti pemerataan kesejahteraan, yang tercermin dari tingginya nilai rasio gini. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang berkualitas. Di sisi lain, wilayah selatan Jawa Barat, meskipun memiliki kinerja ekonomi relatif lebih rendah, justru menyimpan potensi lingkungan yang besar, terutama dalam kapasitas penyimpanan dan penyerapan karbon. Kondisi tersebut membuka peluang penerapan ekonomi hijau melalui internalisasi jasa lingkungan ke dalam sistem ekonomi regional. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pola ketimpangan spasial; (2) mengestimasi potensi nilai ekonomi karbon (NEK); dan (3) mengintegrasikan NEK ke dalam kerangka PDRB Hijau. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis spasial dan statistik. Identifikasi ketimpangan spasial menggunakan teknik analisis autokorelasi spasial (Moran’s I dan LISA), estimasi stok karbon dilakukan melalui pendekatan tutupan lahan berbasis citra dengan menggunakan software ArcGIS dan InVEST. Perhitungan nilai ekonomi karbon menggunakan dua skenario harga karbon, yaitu skenario regulatif nasional dan harga pasar karbon domestik. Integrasi nilai ekonomi karbon ke dalam struktur PDRB konvensional menghasilkan estimasi PDRB Hijau sebagai indikator ekonomi yang telah menginternalisasi kontribusi jasa lingkungan karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Barat membentuk pola spasial yang terstruktur. Berdasarkan hasil pemodelan InVEST Carbon Storage and Sequestration Model, total stok karbon WP Priangan Timur–Pangandaran pada tahun 2024 tercatat sebesar 170.037.431,64 ton C atau setara dengan 624.037.374,12 ton CO?e. selanjutnya konversi stok karbon ke dalam nilai ekonomi pada skenario konservatif menghasilkan estimasi nilai ekonomi karbon (NEK) sebesar Rp. 18,72 triliun, sedangkan pada skenario optimistis menjadi Rp. 34,32 triliun. Integrasi nilai ekonomi karbon ke dalam PDRB Hijau menunjukkan bahwa potensi NEK setara dengan 14,03% dari total PDRB dan meningkat menjadi 25,72% pada skenario optimistis.