Perpustakaan Digital ITB

Transformasi digital pada sektor pemerintahan menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, efisiensi organisasi, serta kualitas pengambilan keputusan. Namun, evaluasi transformasi digital pada pemerintah daerah masih didominasi oleh pengukuran tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum sepenuhnya mampu menjelaskan hubungan antara kesiapan organisasi, implementasi transformasi digital, dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan Model Evaluasi Transformasi Digital Pemerintah Daerah dengan menggunakan paradigma Structure–Conduct–Performance (SCP) sebagai kerangka evaluasi untuk menganalisis keterkaitan antara kesiapan organisasi (Structure), implementasi transformasi digital (Conduct), dan kinerja organisasi (Performance) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, serta penilaian menggunakan rubrik evaluasi terhadap sembilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Badan Penghubung. Dimensi Structure dievaluasi melalui tata kelola SPBE, proses bisnis layanan, mindset dan budaya digital, serta kapasitas organisasi digital. Dimensi Conduct dievaluasi melalui pemanfaatan sistem digital, pemanfaatan data dan informasi, serta manajemen pengetahuan. Sementara itu, dimensi Performance dievaluasi melalui efisiensi operasional, keterpaduan proses lintas unit, produktivitas kerja, kualitas pengambilan keputusan, dan kualitas layanan. Hasil evaluasi dianalisis menggunakan paradigma SCP sebagai kerangka analisis, kemudian dipetakan ke dalam kuadran hubungan Structure–Conduct dan Conduct–Performance untuk mengidentifikasi karakteristik implementasi transformasi digital pada masing-masing perangkat daerah. ii Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan organisasi yang lebih baik cenderung diikuti oleh implementasi transformasi digital yang lebih tinggi, sedangkan implementasi transformasi digital yang lebih baik cenderung menghasilkan peningkatan kinerja organisasi. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak selalu berlangsung secara linier. Beberapa perangkat daerah mampu mencapai implementasi transformasi digital yang tinggi meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek kesiapan organisasi, sedangkan perangkat daerah lain menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital yang telah berkembang belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kinerja yang optimal. Hasil pemetaan kuadran menunjukkan bahwa DPMPTSP, Dinas Kesehatan, dan Diskominfo berada pada kategori Stable Digital–High Impact Digital, Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil berada pada pola Active Transformation–High Impact Digital, Bappeda berada pada pola Active Transformation–Transition Phase, sedangkan Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Badan Penghubung berada pada pola Structural Gap–Low Utilization. Penelitian ini menghasilkan Model Evaluasi Transformasi Digital Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan dimensi Structure, Conduct, dan Performance sebagai kerangka evaluasi implementasi transformasi digital. Model evaluasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat kesiapan organisasi, implementasi transformasi digital, dan kinerja organisasi secara terpisah, tetapi juga mampu menjelaskan hubungan antardimensi serta menjadi dasar dalam penyusunan prioritas intervensi kebijakan sesuai karakteristik masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendekatan evaluasi transformasi digital pada sektor publik yang lebih komprehensif dibandingkan pengukuran yang hanya berfokus pada tingkat kematangan SPBE. Selain memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kerangka evaluasi transformasi digital berbasis paradigma Structure–Conduct–Performance (SCP), hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi implementasi transformasi digital secara lebih menyeluruh serta menyusun strategi peningkatan transformasi digital yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.