Perpustakaan Digital ITB

Transportasi publik perkotaan merupakan isu strategis yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh tata kelola yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan aktor non-pemerintah. Meskipun teori Multi-Level Governance (MLG) telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan antar pemerintah dalam proses kebijakan, kajian mengenai bagaimana praktek MLG mempengaruhi efektivitas policy-making transportasi publik masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi struktur tata kelola beserta hubungannya dengan efektivitas policy-making transportasi publik perkotaan melalui perspektif MLG, sebagai dasar dalam merefleksikan dan mengembangkan pemahaman teoretis mengenai praktek MLG pada konteks transportasi publik perkotaan. Penelitian ini menggunakan paradigma pragmatism dengan strategi embedded-singlecase study dengan mengambil kasus tata kelola transportasi publik di KPY dengan dua unit analisis, yaitu tata kelola Trans Jogja dan Buy the Service (BTS) Teman Bus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan dan wawancara semi-terstruktur dengan para aktor yang terlibat dalam proses policy-making. Data kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan kerangka MLG. Hasil penelitian menunuukkan bahwa kedua sistem transportasi tersebut merepresentasikan konfigurasi MLG yang berbeda sebagai konsekuensi dari perbedaan desain kebijakan dan distribusi kewenangan. Efektivitas policy-making tidak hanya dipengaruhi oleh koordinasi lintas level pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, mekanisme koordinasi, akuntabilitas, dan keberadaaan mekanisme kontrol secara independen dalam proses kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan konseptualisasi MLG Hibrid yang mengintegrasikan karakteristik hierarkis dan kolaboratif mnelalui penguatan peran aktor, mekanisme integrasi kelembagaan, mekanisme koreksi hierarkis, serta peran aktor non-pemerintah sebagai middle agent untuk memperkuat mekanisme kontrol secara independen dan mendukung efektivitas policy-making.