Perpustakaan Digital ITB

Perkembangan kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung, masih menghadapi fragmentasi layanan antar-sektor dan ketidakterpaduan sistem digital. Kondisi yang berdampak pada duplikasi input data oleh warga, waktu layanan yang lebih panjang, dan pengalaman yang tidak konsisten antar-kanal layanan selain itu evaluasi yang ada pun masih berfokus pada sisi suplai teknologi dan belum mengukur pengalaman keterpaduan dari perspektif pengguna. Aldhiya (2025) menghasilkan model konseptual empat pilar seamless city yang bersifat kualitatif-deskriptif namun belum diuji secara empiris dan terukur. Penelitian ini mengoperasionalisasikan model tersebut menjadi instrumen pengukuran kuantitatif yang tervalidasi. Penelitian ini menganalisis pengalaman dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan perkotaan Kota Bandung, mengembangkan dan memvalidasi indikator seamlessness secara kuantitatif, serta merumuskan strategi implementasi seamless city tiga horizon waktu (2025–2035) yang memprioritaskan koordinasi kelembagaan lintas instansi. Pendekatan mixed-method sequential explanatory (Creswell & Creswell, 2018) digunakan. Dengan survei terhadap 40 responden (realisasi dari target n= 60 yaitu 66,7%) menggunakan instrumen 35 butir Likert pada enam dimensi perceived accessibility dan divalidasi melalui expert judgment (7 pakar, S-CVI=0,977), pilot study (n=30), dan uji konsistensi internal Cronbach's Alpha per dimensi. Wawancara semi-terstruktur 7 informan dan analisis dokumen kebijakan melengkapi triangulasi. Perceived accessibility-Seamlessness Index (PAI-SI) Kota Bandung yang diukur pada penelitian ini tercatat sebesar 0,528 (kategori Sedang); dengan catatan bahwa tiga dari enam dimensi penyusun (D1,D2,D6) berada di bawah ambang reliabilitas konvensional (?<0,70) Keterpaduan Layanan (D6) dan Ketersediaan (D3) adalah dua dimensi dengan skor terendah (0,469 dan 0,471) sementara Kualitas Layanan (D4) dan Keterjangkauan (D2) memiliki skor tertinggi (0,605 dan 0,602). Uji beda kelompok tidak menemukan kesenjangan signifikan antarzona, usia, pendapatan, atau pendidikan pada n=40 (zona wilayah paling dekat ambang signifikansi, p=0,089), namun triangulasi kualitatif konsisten mengonfirmasi hambatan pada kelompok rentan dan wilayah pinggiran. mengindikasikan adanya keterbatasan daya uji statistik dan bukan ketiadaan kesenjangan yang terjadi. Temuan paling signifikan adalah mengenai pengalaman layanan digital dinilai lebih baik dibandingkan dengan fisik (p=0,002), sejalan dengan rendahnya skor aksesibilitas fisik. Akar masalah dominan bersifat kelembagaan-regulatif. fragmentasi antar-organisasi perangkat daerah, absennya application programming interface penghubung sistem, dan pembatasan berbagi data personal oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta bukan keterbatasan teknis semata. Kontribusi metodologis penelitian ini adalah PAI-SI sebagai instrumen pengukuran keterpaduan layanan yang replikatif dan berbasis persepsi pengguna. Kontribusi praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai data baseline keterpaduan layanan Kota Bandung sebagai rujukan kebijakan perkotaan.