digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK Faza Rayhan
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 1 Faza Rayhan
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 2 Faza Rayhan
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 3 Faza Rayhan
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 4 Faza Rayhan
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 5 Faza Rayhan
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

BAB 6 Faza Rayhan
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

PUSTAKA Faza Rayhan
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

LAMPIRAN Faza Rayhan
Terbatas Yoninur Almira
» Gedung UPT Perpustakaan
» ITB

Kabupaten Pangandaran berperan sebagai salah satu pusat kegiatan pariwisata pesisir strategis di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat aktivitas masyarakat dan perkembangan wilayah pesisir yang tinggi. Namun, letak geografisnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan berada pada zona megathrust pantai selatan Pulau Jawa, sehingga berpotensi mengalami berbagai bahaya pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pola ruang terhadap risiko multi-bahaya serta potensi kerugian ekonomi di zona bahaya pesisir Kabupaten Pangandaran. Pengumpulan data pada studi ini dilakukan melalui observasi lapangan dan data sekunder berupa laporan pemerintah serta sumber data terbuka berupa data spasial, citra satelit, dan data statistik. Metode yang digunakan meliputi analisis spasial, pembobotan indikator melalui Analytical Hierarchy Process (AHP), serta penilaian risiko menggunakan metode Coastal Risk Index-Local Scale (CRI-LS) yang mengintegrasikan komponen bahaya, kerentanan, dan keterpaparan. Analisis dilanjutkan dengan estimasi potensi kerugian ekonomi berdasarkan nilai ekonomi guna lahan pada kawasan berisiko tinggi dan sangat tinggi. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kawasan budidaya dan pengembangan yang berada pada zona risiko tinggi. Dari 27 desa terdapat 20 desa yang masih termasuk ke dalam kriteria tidak sesuai atau sebesar 5,9% luas wilayah jika dibandingkan dengan luas administratif desa. Temuan tersebut, menunjukkan perlunya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan strategi mitigasi bencana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan penataan ruang berbasis risiko, pengurangan potensi kerugian ekonomi, serta perencanaan pembangunan wilayah pesisir yang lebih aman, adaptif, dan berkelanjutan.