Perpustakaan Digital ITB

Kota Banjar bertekad menjadi pusat agribisnis dalam konstelasi wilayah Priangan Timur berbekal kestrategisan lokasi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Barat & Jawa Tengah. Cita-cita besar tersebut tercantum dalam gagasan besar yaitu Visi Banjar Agropolitan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar tahun 2005-2025. Namun dalam perjalanannya, identitas daerah yang melekat dalam kerangka kebijakan ini seolah hilang dan terlupakan. Hingga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar tahun 2018-2023, pembahasan Agropolitan diarusutamakan kembali dalam 3 tahun sebelum jabatan Wali Kota berakhir. Dengan berbekal latar belakang demikian, kajian evaluatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan yang diimplementasikan Kota Banjar melalui pendekatan kualitatif yang berfokus dalam mengulas kebijakan melalui kriteria sosio-ekonomi masyarakat dan fisiklingkungan berdasarkan konsep Regional Network oleh Douglass (1998) yang dikuatkan oleh prinsip jejaring tata kelola oleh Ovaska dkk. (2021). Efektif ataukah tidak kebijakan tersebut dijalankan (Dunn, 2018) dalam mengakselerasi pembangunan lokal sesuai cita-cita dari Agropolitan itu sendiri yang digagas oleh Friedmann (1978) dan relevansinya dalam konteks kasus kontemporer (Akkoyunlu, 2015; Ma dkk., 2020; Winarso dkk., 2015). Metodologi yang ditetapkan yaitu dengan coding hasil wawancara, analisis konten terhadap berbagai dokumen/peraturan, analisis deskriptif kualitatif dan analisis kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan. Muara dari penelitian ini adalah memperoleh hasil evaluasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan yang telah diterapkan di Kota Banjar melalui pendekatan keruangan Regional Network. Hasil studi evaluasi ini menegaskan bahwa baik modal karakteristik sosio-ekonomi maupun fisik-lingkungan di kawasan agropolitan Kota Banjar ditinjau dari perspektif Regional Network memiliki kekuatan hanya dalam cakupan lokal saja. Ada banyak tantangan dan tekanan pembangunan yang harus diatasi dengan kolaborasi multipihak baik di level perkotaan dan wilayah yang lebih luas. Rekomendasi studi menyatakan bahwa dalam upaya mencapai tujuan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan ekspansi pasar, revitalisasi distribusi hasil pertanian berbasis klaster wilayah dalam rangkaiv penguatan aktivitas agribisnis dan hilirisasi, penguatan citra kota untuk meningkatkan daya saing ekonomi wilayah serta penyelarasan tata ruang dan kebijakan lintas batas administratif untuk menguatkan jejaring dan kerjasama antar daerah. Hal ini sekaligus menjadi potensi bagi Kota Banjar untuk mengambil peran strategis sebagai simpul produktif dalam jaringan Jawa Barat bagian selatan.