Perpustakaan Digital ITB

Agenda hilirisasi industri Indonesia 2025–2029 menuntut tersedianya pembiayaan jangka panjang (patient capital) berskala masif yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh perbankan komersial maupun APBN. Data dari CTO Office Danantara Economist Division (Agustus 2024) mengindikasikan total kebutuhan pendanaan pembangunan mencapai USD 1.299 miliar dalam satu dekade ke depan, sementara kapasitas kontribusi BUMN (termasuk Danantara) diperkirakan hanya sebesar USD 122 miliar. Kesenjangan (financing gap) yang ekstrem ini mempertegas urgensi reformasi kelembagaan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai lembaga pembiayaan Pembangunan, seperti PT SMI, LPEI, INA, HIMBARA, dan bahkan Danantara, kerangka hukum dan kelembagaannya masih terfragmentasi. Fragmentasi tersebut menimbulkan tumpang tindih mandat, ketidakjelasan status hukum, serta kegagalan dalam menciptakan kapasitas leverage yang cukup untuk menutup defisit pembiayaan proyek pembangunan hilirisasi yang berisiko tinggi namun berdampak strategis. Penelitian ini berfokus pada analisis kualitatif dan kuantitatif hukum–kelembagaan (legal-institutional analysis) atas opsi pembentukan Development Financial Institution (DFI) konsolidatif sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Tesis ini memusatkan perhatian pada desain institusional dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks konsolidasi aset negara dan relasi kewenangan antar-lembaga pasca-pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Penelitian ini membandingkan tiga model kelembagaan DFI NDB (National Development Bank) yang secara hukum dan tata kelola memiliki implikasi berbeda: 1. Super-Holding Integrated Model: DFI-NDB sebagai investment holding di bawah BPI Danantara, berfokus pada pemanfaatan keuangan negara yang terkonsentrasi dan mengonsolidasikan PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF menjadi Bank Pembangunan dibawah kendali BPI Danantara. Pada opsi ini, INA tidak termasuk dalam konsolidasi karena INA juga merupakan SWF. 2. Ministry-Led Agency Model: DFI-NDB sebagai lembaga swasta nasional ataupun BUMN di bawah kendali Kementerian Keuangan dengan mengonsolidasikan INA (Indonesia Investment Authority), PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF dengan fokus pada kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) dan integrasi APBN. 3. Autonomous Sovereign Vehicle Model: DFI-NDB sebagai badan hukum sui generis dengan mengonsolidasikan INA (Indonesia Investment Authority), PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF yang bertanggung jawab langsung iii kepada Presiden (serupa struktur INA), berfokus pada kecepatan pengambilan keputusan dan fleksibilitas operasional. Ketiga model tersebut dianalisis berdasarkan beberapa dimensi yang terukur dan relevan secara hukum dan kebijakan, yaitu: (a) ketersediaan dan efisiensi kapital untuk me-leverage pembiayaan, (b) efektivitas eksekusi yang menggabungkan kecepatan pengambilan keputusan kelembagaan (speed), toleransi risiko nonkomersial, dan regulasi serta (c) ketahanan institusi yang meliputi kepastian hukum (perlindungan dan legitimasi formal) dan tata kelola. Metodologi yang digunakan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui analisis hukum-kelembagaan (legalinstitutional analysis) yang mencakup telaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan struktur kelembagaan, serta wawancara terbatas dengan pakar dan praktisi. Pendekatan kuantitatif diterapkan melalui Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mengevaluasi dan memprioritaskan alternatif desain kelembagaan DFI berdasarkan pembobotan kriteria secara sistematis. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan desain DFI yang memiliki kepastian hukum, meminimalkan tumpang tindih kewenangan, serta mampu mendukung agenda hilirisasi nasional secara efektif dan akuntabel