Perpustakaan Digital ITB

Inklusi sosial merupakan pilar pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam agenda SDGs dan RPJMN 2025-2029, namun penerapannya di sektor budidaya tambak Kawasan Pesisir masih jauh dari merata — kelompok seperti perempuan, pemuda, dan buruh tambak kerap terpinggirkan dari akses program, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat inklusi sosial masyarakat dalam lingkup tambak di Desa Pegat Batumbuk, Suaran, dan Tabalar Muara — tiga desa dengan konsentrasi lahan tambak aktif terbesar di Kabupaten Berau (>11.000 ha). — beserta karakteristik kelompok masyarakatnya. Menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei dengan kuesioner Likert 4 poin, data dikumpulkan dari 158 responden yang terbagi dalam kelompok petambak, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan melalui stratified random sampling, dianalisis menggunakan kerangka empat dimensi GEDSI — akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat — yang dioperasionalisasikan menjadi 12 indikator terukur ( r > 0,7; ? > 0,8). Hasil pengukuran menunjukkan tingkat inklusi sosial Desa Suaran sebesar 67,04% (sedang), Desa Pegat Batumbuk 63,27% (sedang), dan Desa Tabalar Muara 52,91% (rendah), namun angka agregat tersebut menyimpan ketimpangan yang jauh lebih dalam di tingkat kelompok — kondisi paling kritis ditemukan pada kelompok perempuan di Desa Suaran (36,54%;sangat rendah) dan kelompok rentan di Desa Tabalar Muara (35,26%;sangat rendah). Dimensi partisipasi secara konsisten mencatat nilai terendah di hampir seluruh kelompok dan desa, sementara keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan terbukti berkorelasi positif dengan tingkat inklusi sosial. Temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan inklusi sosial dalam lingkup tambak bersifat kelompok-spesifik dan tidak dapat dibaca semata dari nilai agregat desa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan instrumen pengukuran inklusi sosial berbasis GEDSI yang diadaptasi secara kontekstual untuk komunitas tambak pesisir, sekaligus menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam merancang kebijakan sektor perikanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap gender.